Yusran Bersikukuh Laporkan Musa Ahmad

Reporter: Anggi Rhaisa |

Editor: Abdul Karim |

Minggu , 14 Jan 2024 - 20:15

PERKARA UANG RP2 MILIAR: Yusran Amirullah (berbaju merah) didampingi kuasa hukumnnya kembali akan melaporkan Musa Ahmad ke Polda Lampung.-FOTO ANGGRI SASTRIADI/RADAR LAMPUNG-

yusran bersikukuh laporkan musa ahmad                            bandarlampung - yusran amirullah, warga lampung timur (lamtim), bersikukuh melaporkan musa ahmad yang juga bupati lampung tengah. meskipun, musa ahmad sendiri melalui kuasa hukumnya, sopian sitepu, telah membantah semua tuduhannya. yaitu mengenai pinjaman uang sebesar rp2 miliar dari yusran.
musa berdalih uang rp2 miliar tersebut milik pihak ketiga yang diberikan kepadanya. itu merupakan bantuan atau konsolidasi dan biaya kampanye politik, tetapi kuitansi dibuat atas nama yusran amirullah. sehingga, pihak musa pun perlu mencari kebenaran dan maksud kuitansi tersebut secara detail.
menanggapinya, pihak yusran melalui kuasa hukumnya, gunawan parikesit, menjelaskan bahwa kliennya tetap melaporkan masalah tersebut ke polda lampung. ’’ya, kalau tidak ada halangan, insya allah senin atau selasa kita bawa dan kembali laporkan ke polda lampung dan gugatan perdatanya,” ujar dia, minggu (14/1).
gunawan mengatakan bahwa sesungguhnya sudah terbukti tindakan jahatnya ada sejak penerima uang dan tidak mengakui ada uang yang diserahkan. ’’dan di situlah mulai muncul kejahatannya. perlu dan sangat penting dipahami bahwa kejahatan terjadi sejak dia (musa) tidak bersedia mengembalikan dana. bukan dari sejak dia menerima dana, karena di situlah terjadi penggelapannya,” tandasnya.
baca juga:waspada kasus ganjal mesin atm! 
menurutnya perlu ditekankan bahwa penggelapan terjadi sejak dia tidak mau mengembalikan dana titipan. ’’kapan itu? ya sejak dia nyatakan tidak ada dana yang diterima dari pak yusran, bukan sejak dia menerima dananya,” tegasnya.
ketika musa menerima dana dan membubuhkan kuitansi tanda terima bukan suatu kejahatan dan mens rea belum terjadi. “mens rea muncul sejak dia menyatakan tidak mau memgembalikan dananya, dengan alasan apa pun itu. ma (musa ahmad) harus juga bisa membuktikan bahwa dana itu tidak pernah diterima. karena pihak kami sudah  bisa membuktikan bahwa dana itu diterimanya,” ungkapnya.
pihak yusran pun menilai kalau musa bersikukuh bahwa kuitansi itu tidak asli, silakan beri bukti tanda terima atau tanda memberi darinya bahwa dana itu dari pihak ketiga. ’’hal yang perlu kita perhatikan dan menjadi poin penting adalah adanya pengakuan tentang rp2 miliar yang diterimanya. namun, dia tidak mau mengembalikan karena katanya itu bukan uang pak yusran. dan di situlah kejahatan terjadi sehingga kedaluwarsa bisa dihitung dari saat tersebut,” katanya.
’’kita bukan ingin melaporkan dan atau mengadukan dia menerima dana, tetapi tidak mengakui menerima dananya, karena itulah kejahatannya,” tambahnya.
baca juga:kunjungan ke lampung, anies baswedan bakal prioritaskan penyelesaian konflik agraria 
lebih lanjut, gunawan menjawab pernyataan sopian sitepu tentang uu ite. “bagaimana mungkin klien kami bisa dijerat uu ite karena yang mem-publish adalah wartawan. sedangkan, uu ite pasal 27 ayat (3) jelas memberikan perlindungan bagi kinerja jurnalistik,” ujarnya.
gunawan pun memaparkan sesuai uu nomor 40/1999 tentang pers terdapat perlindungan karenanya. “berdasarkan uji materiil terhadap pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) uu ite yang kemudian terbit amar putusan mk no.50 puu-vi/2008, maka permohonan penghinaan yang dilakukan dalam kinerja jurnalistik ditolak,” ujar gunawan yang juga pernah menjadi praktisi pers ini.
kemudian kesimpulan mahkamah tentang pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) no.11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, apa yang diterbitkan sebagai sebuah berita yang dilindungi uu pers merupakan perbuatan konstitusional.
“karenanya apa yang sudah ter-publish dalam pemberitaan tentang kasus penggelapan rp2 miliar berkaitan dengan pejabat bupati di lampung, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi,” ungkapnya.
perihal ini juga diperkuat putusan mk no.1/puu-xii/2015 yang menambahkan terkait cyberspace. berdasarkan perundangannya, pembatasan yang diatur misalnya diseminasi konten pornografi, perjudian, dan kontent sara, berita bohong yang menimbulkan kerugian masyarakat.
dengan jelas apa yang telah disampaikan dalam wawancara pihak pers kepada kliennya, tidak melanggar uu ite. apa yang disampaikan ada bukti-bukti yang ditunjukan seperti kuitansi.
“mari kita saling membuktikan apakah yang disampaikan klien kami kepada media perihal adanya penggelapan milik klien kami sebesar rp2 miliar yang benar, atau bantahan tidak adanya aliran dana dari tersebut,” pungkasnya. 
sebelumnya, musa ahmad melalui kuasa hukumnya, sopian sitepu, membantah dugaan tipu gelap rp2 miliar yang dituduhkan kepada dirinya. sopian mengatakan kliennya tidak pernah menerima uang secara fisik sebesar laporan dari pelapor yusran amirullah.
dilanjutkan, kliennya dengan yusran juga tak pernah ada hubungan bisnis. baik itu seperti uang pinjaman maupun uang titipan. ’’namun seingat kami, hal tersebut adalah uang pihak ketiga yang diberikan kepada klien kami untuk pinjaman atau bantuan atau konsolidasi dan biaya kampanye politik,” jelasnya, kamis (11/1).
sementara terkait bukti kuitansi dibuat atas nama yusran amirullah, pihaknya perlu mencari kebenaran dan maksud kuitansi tersebut secara detail dengan pelapor. ’’mengenai laporan dari yang bersangkutan (yusran) bahwa berkaitan dengan pengaduan pelapor yang merupakan laporan pengaduan masyarakat (dumas) tertanggal 10 januari 2024 secara hukum pidana tertulis dalam ketentuan pasal 78 ayat 3 kuh pidana. bunyinya adalah mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. dihubungkan dengan kuintansi yang ditandatangi oleh klien kami kepada pelapor (yusran), maka kuintansi tersebut dinyatakan telah kedaluwarsa,” terangnya.
menurutnya hal itu karena sudah berlangsung selama 13 tahun. sedangkan, masa kedaluwarsa sesuai dengan pasal 78 ayat 3 adalah 12 tahun. 
’’maka uang yang diterima oleh tim musa ahmad dalam kontestasi pilkada lampung tengah tahun 2010 yang diberikan pihak ketiga kepada tim musa ahmad, untuk membuktikan uang tersebut sudah diterima oleh tim musa ahmad dimintakan tanda tangan kuitansi tersebut. sehingga secara hukum perdata pun tidak ada tanggung jawab musa ahmad kepada yusran untuk mengembalikan uang tersebut,” tegasnya.
kepada yusran, sopian  juga mengingatkan untuk berhati-hati menyebut nama seseorang dalam pemberitaan. “sehingga tidak merugikan pihak lainnya karena itu merupakan wujud melindungi rahasia pribadi sesuai dengan pasal 67 ayat 2 jo. pasal 65 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi,” pungkasnya. 
diketahui, bupati lamteng musa ahmad dilaporkan yusran amirullah, warga lampung timur (lamtim), atas dugaan tipu gelap sebesar rp2 miliar. didampingi kuasa hukumnya, gunawan parikesit, yusran melaporkan musa ke spkt polda lampung, rabu (10/1) sekitar pukul 14.30 wib.
’’jadi tahun 2010 tanggal 29 juli, dia (musa ahmad) perlu uang dan datang ke rumah saya untuk pinjam uang rp2 miliar. kebetulan saya ada uangnya dan saya berikan kepada musa ahmad yang saat itu belum jadi bupati. masih orang biasa,” kata yusran saat mendatangi polda lampung.
alasan musa ahmad meminjam uang kepada dirinya, yusran mengaku tak mengetahui pasti. namun yang bersangkutan, katanya, meminjam uang ke dirinya karena ada keperluan.
’’saat itu masa politik dan uangnya cash rp2 miliar. itu dengan bukti 4 kuitansi. jadi pengembaliannya kalau dia (musa ahmad) sudah ada (dananya) katanya,” beber yusran.
menurutnya untuk jangka pengembalian tidak ada. dia pinjam juga tak ada perjanjian bisnis. ’’sampai saat ini belum pernah dicicil. kita tagih juga dua kali. alasannya belum ada,” ujarnya.
adapun dirinya melapor ke polda lampung merupakan tindakan terakhirnya karena ketika dilayangkan somasi, musa ahmad tak menggubrisnya. ’’kenapa kita sampai laporkan, karena sudah 13 tahun. karena kita sudah somasi satu, dua, dan tiga tidak ada tanggapan sama sekali. dan, salah satu jalan bahwa kami harus melapor ke polda lampung ini. apalagi ketika ditagih tanggapannya tidak ada,” jelasnya.
sejauh ini memang tidak ada perjanjian apa pun mengenai peminjaman uang yang dilakukan muda ahmad kepada dirinya tersebut. ’’tidak ada (janji) apa pun. dan kebetulan, saya sudah kenal dengan beliau ini baik. sudah berapa lama sejak tahun 2006. enggak pernah bisnis bareng dan hanya pertemanan. dan, penyerahan uang hanya modal kepercayaan,” ungkapnya.
sementara, gunawan parikesit selaku kuasa hukum yusran menjelaskan memang sebelumnya pihaknya pernah meminta dan menagih kepada musa ahmad. ’’jadi, kami tagih sebelum yang bersangkutan jadi bupati. setelah jadi bupati, kami tagih lagi. dan katanya nanti. dan belum lama ini setelah somasi ketiga kami terbitkan, dia mengaku malah enggak punya utang. dan, jawaban dari somasinya pun tidak ada tanggapan dari beliau,” katanya.
terpisah, kabid humas polda lampung kombes umi fadillah membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari pelapor atas nama yusran amirullah. ’’di mana, dia melaporkan pejabat lamteng atas dugaan penipuan sebesar rp2 miliar. pelaporan ini peristiwa di tahun 2010, maka disarankan untuk melakukan permohonan pengaduan masyarakat (dumas) dan nantinya ditindaklanjuti polda lampung,” pungkasnya. 
sedangkan hingga berita ini terbit, musa ahmad belum memberikan tanggapannya terkait hal tersebut. saat dikonfirmasi tadi malam melalui sambungan telepon, meski teleponnya aktif, ia tidak mengangkat. demikian pula dengan pesan whatsapp, tidak dibalasnya. (ang/c1/rim)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan