Menkes Ungkap 1.824 Warga Desil 10 Terima PBI BPJS Kesehatan, Data Akan Dirapikan

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih terdapat warga kategori sangat mampu atau desil 10 yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

’’Dari data yang sudah di-clean up kemarin, masih ada orang kaya, bahkan paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Data ini masih ada,” ujar Budi.

BACA JUGA:Alasan Demokrat Belum Putuskan Dukung Prabowo 2 Periode

Ia menyebut ada 1.824 orang dari desil 10 yang tercatat menerima PBI. Kondisi ini dinilai tidak tepat sasaran karena kuota PBI terbatas sekitar 96,8 juta peserta.

’’Akibatnya, ada orang yang seharusnya masuk PBI tidak bisa masuk karena kuotanya terbatas. Tercatat 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI,” jelasnya.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah akan melakukan rekonsiliasi dan perapihan data penerima PBI.

Budi menjelaskan, dalam tiga bulan ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap sekitar 11 juta data peserta yang mengalami perpindahan status dari PBI menjadi non-PBI.

“Total yang berpindah ada sekitar 11 juta. Karena itu, dalam tiga bulan ke depan BPJS, BPS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data,” katanya.

Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dari kelompok desil tinggi tidak lagi menerima subsidi iuran yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, khususnya desil 1 hingga 5 yang masih belum seluruhnya terakomodasi.

“Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke PBI, karena masih ada desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk,” tambahnya.

Meski demikian, Budi memastikan pembenahan data tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan, termasuk bagi pasien dengan penyakit katastropik.

“Kalaupun ada pasien katastropik yang masih di desil 9 atau 10, dalam tiga bulan ke depan pelayanan tetap berjalan,” tegasnya.

Selain itu, pembenahan data juga akan dibarengi dengan sosialisasi kepada peserta dari kelompok mampu agar membayar iuran secara mandiri.