KPK Kembali Periksa Yaqut Mantan Menag 8 Jam Kasus Kuota Haji

kpk kembali periksa yaqut mantan menag 8 jam kasus kuota haji jakarta – komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali memanggil mantan menteri agama (menag) yaqut cholil qoumas untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di kementerian agama (kemenag) periode 2023–2024. pemeriksaan tersebut berlangsung pada selasa (16/12). kepastian pemanggilan itu dibenarkan oleh juru bicara kpk, budi prasetyo.  ia menyampaikan pemeriksaan itu bagian dari rangkaian pendalaman perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji. "benar, dalam proses lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ycq, menteri agama periode 2020–2024,” ujar budi prasetyo. yaqut hadir memenuhi panggilan penyidik dengan didampingi kuasa hukumnya, mellisa anggraini. namun demikian, saat ditemui awak media sebelum pemeriksaan, yaqut memilih tidak memberikan pernyataan apa pun terkait pemanggilan tersebut. berdasarkan pantauan beritasatu, pemeriksaan terhadap yaqut berlangsung cukup lama, yakni hampir sembilan jam. ia baru meninggalkan gedung merah putih kpk sekitar pukul 20.14 wib. usai menjalani pemeriksaan, yaqut tetap enggan memberikan penjelasan rinci kepada wartawan mengenai materi yang didalami penyidik. ia hanya menyampaikan seluruh keterangannya telah disampaikan kepada penyidik kpk. “izin ya. saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. untuk penjelasan lengkapnya, silakan ditanyakan langsung ke penyidik, ya. oke?” ucap yaqut singkat. ia juga tidak bersedia mengungkap jumlah pertanyaan maupun substansi pemeriksaan yang diajukan penyidik dalam perkara tersebut. yaqut menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang berjalan kepada kpk. “nanti saja ditanyakan. tolong nanti ditanyakan ke penyidik,” katanya kembali. sementara itu, kuasa hukum yaqut, mellisa anggraini, menegaskan kebijakan terkait pembagian kuota haji merupakan bentuk diskresi yang telah diatur dalam regulasi. menurutnya, kewenangan tersebut mengacu pada pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. “aturan tersebut memberikan kewenangan kepada menteri agama untuk menetapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujar mellisa kepada wartawan. ia menambahkan, kebijakan pembagian kuota juga tercantum dalam peraturan menteri agama (pma) nomor 13 tahun 2021 yang mengatur kewenangan menag dalam menetapkan kuota tambahan. mellisa menjelaskan, pada saat yaqut menjabat sebagai menteri, terdapat kebutuhan dan kebijakan dari kerajaan arab saudi yang memengaruhi pengaturan kuota haji. “perhitungan teknis kapasitas di mina, termasuk kebijakan zonasi mina dari pemerintah arab saudi, turut berdampak pada penempatan jamaah serta pembiayaannya,” jelasnya. dalam perkara ini, yaqut sebelumnya telah dimintai keterangan satu kali pada tahap penyelidikan dan satu kali pada tahap penyidikan untuk kasus yang sama. penyidikan kpk berfokus pada pemberian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah arab saudi kepada indonesia. berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2019, kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. namun, melalui keputusan menteri agama (kepmenag) ri nomor 130 tahun 2024, yaqut menetapkan pembagian kuota menjadi 50 persen untuk haji reguler atau sebanyak 10.000 jemaah dan 50 persen untuk haji khusus atau 10.000 jemaah. kpk menduga kuota tambahan untuk haji khusus tersebut kemudian diperjualbelikan. dugaan sementara menyebut adanya aliran dana dari biro perjalanan haji serta asosiasi terkait kepada pihak-pihak di lingkungan kemenag yang berhubungan dengan pengelolaan kuota tambahan tersebut.(*)      

Tag

• # korupsi kuota haji
• # yaqut cholil qoumas
• # kpk
• # komisi pemberantasan korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•