Lapor Pak Gubernur, Tata Niaga Singkong di Lampung Tengah Dinilai Masih Semrawut

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 16 Dec 2025 - 20:14

Radar Lampung Baca Koran--

“Kalau semua pabrik membeli singkong Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi 25 persen, harga jual tapioka akan bersaing secara sehat. Tapi jika ada pabrik yang membeli di bawah ketentuan, tentu mereka bisa menjual tapioka lebih murah,” ujarnya.

Akibatnya, pabrik yang patuh pada pergub sulit bersaing karena harga jual produknya lebih tinggi, sementara konsumen cenderung memilih harga yang lebih murah.

Di tempat terpisah, Sudiyono (47), petani singkong asal Kecamatan Rumbia, berharap pemerintah provinsi dapat bertindak tegas dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan.

Ia mengaku merasakan perbedaan signifikan hasil penjualan antara pabrik yang menerapkan pergub dan yang tidak. Namun, antrean panjang di pabrik yang patuh aturan menjadi kendala tersendiri.

“Kalau di pabrik yang patuh pergub, jual satu truk bisa antre dua sampai tiga hari. Beda dengan lapak atau pabrik yang belum menerapkan, datang langsung ditimbang,” katanya.

Sudiyono meyakini, jika seluruh pabrik dan lapak menerapkan harga serta rafaksi yang sama, antrean panjang tidak akan terjadi. “Semua pabrik pasti buka, serapan singkong lebih banyak, dan singkong dari luar daerah juga tidak masuk kalau harga dan potongan di Lampung sudah rata,” ujarnya.

Karena itu, petani berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat turun langsung ke lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada pabrik maupun lapak yang belum mematuhi Pergub Lampung Nomor 36 Tahun 2025.

Sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung menegaskan lapak-lapak singkong yang masih membeli ubi kayu dibawah HAP akan dikenakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan Pergub Lampung nomor 36 tahun 2025.

"Kalau masih ada lapak yang membeli singkong dibawah harga acuan, apalagi dengan potongan yang besar. Ya jelas itu melanggar, kami akan tindak," Ujar Fauzi.

Respon ini diberikan setelah adanya laporan lapak yang berada di Kecamatan Gedung Meneng, Tulang Bawang, yang membeli singkong hanya dengan harga Rp1.000 perkilo gram dengan potongan mencapai 45%.

"Laporan dari Gedung Meneng itu cukup mengkhawatirkan, harga seribu dan potongan 45% jelas merugikan petani," ungkapnya.

Fauzi menegaskan bahwa lapak atau pengepul digolongkan sebagi pelaku industri pengolahan ubi kayu.

Artinya, mereka wajib mengikuti harga acuan, mekanisme rendemen, serta tata niaga yang ditetapkan pemerintah.

"Posisi mereka itu bukan sekedar pengepul biasa, tapi bagian dari industri. Jadi wajib patuh pada aturan harga dan rendemen," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pergub tersebut juga telah membentuk Tim Pemantauan Harga Acuan Pembelian Ubi Kayu, yang bertugas memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.

lapor pak gubernur, tata niaga singkong di lampung tengah dinilai masih semrawut                            lampung tengah – meski regulasi tata niaga singkong telah ditetapkan melalui peraturan gubernur (pergub) lampung nomor 36 tahun 2025, praktik di lapangan dinilai masih semrawut. 
kondisi tersebut membuat petani singkong kesulitan memperoleh harga sesuai ketentuan, yakni rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 25 persen.
hasil penelusuran di lapangan menunjukkan masih adanya perusahaan tapioka di lampung tengah, khususnya wilayah timur, yang belum mematuhi pergub tersebut. 
bahkan, sejumlah pabrik diduga mengakali aturan dengan tidak mencantumkan harga pembelian dalam nota timbang.
hal itu diungkapkan wl (45), petani singkong asal kecamatan bandarmataram, lamteng. ia mengaku baru-baru ini menjual singkong ke sebuah pabrik di kampung sriwijaya mataram, kecamatan bandarmataram.
’’sesuai di nota, nama pabriknya dharma djaya,” kata wl, senin (15/12).
namun saat penjualan, nota timbang yang diterimanya tidak mencantumkan harga pembelian, melainkan hanya tertulis rafaksi sebesar 25 persen. setelah dihitung, hasil bersih yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan pergub.
’’dalam satu ton singkong, saya hanya menerima sekitar rp700 ribu bersih. itu pun yang membayar agen, bukan pihak pabrik. karena memang harus lewat agen kalau mau jual ke sana. artinya, harga yang saya terima jauh di bawah rp1.350 per kilogram,” jelasnya.
hal senada disampaikan angga (32), pemilik truk yang kerap mengangkut singkong petani. ia mengakui, sejak pergub diberlakukan, tidak semua pabrik dan lapak menerapkannya.
“beda pabrik beda harga, termasuk potongannya. lapak juga begitu,” ujar angga.
menurutnya, sebagian pabrik mewajibkan penjualan melalui agen, sementara yang lain membayar langsung kepada petani. di tingkat lapak, harga singkong saat ini berkisar rp1.200 per kilogram dengan rafaksi mencapai 35 hingga 40 persen.
“kalau di lapak enaknya tidak pakai antre. langsung ditimbang. termasuk di pabrik yang belum menerapkan pergub. jualnya cepat,” katanya.
berbeda dengan pabrik yang telah menerapkan pergub, petani kerap harus mengantre hingga dua sampai tiga hari. “memang lama antre, tapi harganya dan potongannya sesuai aturan,” tambahnya.
sementara itu, seorang pengusaha singkong yang memiliki lahan puluhan hektare menilai kondisi tata niaga saat ini berpotensi merusak iklim usaha. ia menyebut, pabrik tapioka yang patuh pada pergub akan terus dirugikan jika masih ada perusahaan yang melanggar.
“kalau semua pabrik membeli singkong rp1.350 per kilogram dengan rafaksi 25 persen, harga jual tapioka akan bersaing secara sehat. tapi jika ada pabrik yang membeli di bawah ketentuan, tentu mereka bisa menjual tapioka lebih murah,” ujarnya.
akibatnya, pabrik yang patuh pada pergub sulit bersaing karena harga jual produknya lebih tinggi, sementara konsumen cenderung memilih harga yang lebih murah.
di tempat terpisah, sudiyono (47), petani singkong asal kecamatan rumbia, berharap pemerintah provinsi dapat bertindak tegas dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan.
ia mengaku merasakan perbedaan signifikan hasil penjualan antara pabrik yang menerapkan pergub dan yang tidak. namun, antrean panjang di pabrik yang patuh aturan menjadi kendala tersendiri.
“kalau di pabrik yang patuh pergub, jual satu truk bisa antre dua sampai tiga hari. beda dengan lapak atau pabrik yang belum menerapkan, datang langsung ditimbang,” katanya.
sudiyono meyakini, jika seluruh pabrik dan lapak menerapkan harga serta rafaksi yang sama, antrean panjang tidak akan terjadi. “semua pabrik pasti buka, serapan singkong lebih banyak, dan singkong dari luar daerah juga tidak masuk kalau harga dan potongan di lampung sudah rata,” ujarnya.
karena itu, petani berharap pemerintah provinsi lampung dapat turun langsung ke lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada pabrik maupun lapak yang belum mematuhi pergub lampung nomor 36 tahun 2025. 
sebelumnya, dprd provinsi lampung menegaskan lapak-lapak singkong yang masih membeli ubi kayu dibawah hap akan dikenakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan pergub lampung nomor 36 tahun 2025.
"kalau masih ada lapak yang membeli singkong dibawah harga acuan, apalagi dengan potongan yang besar. ya jelas itu melanggar, kami akan tindak," ujar fauzi.
respon ini diberikan setelah adanya laporan lapak yang berada di kecamatan gedung meneng, tulang bawang, yang membeli singkong hanya dengan harga rp1.000 perkilo gram dengan potongan mencapai 45%.
"laporan dari gedung meneng itu cukup mengkhawatirkan, harga seribu dan potongan 45% jelas merugikan petani," ungkapnya.
fauzi menegaskan bahwa lapak atau pengepul digolongkan sebagi pelaku industri pengolahan ubi kayu.
artinya, mereka wajib mengikuti harga acuan, mekanisme rendemen,  serta tata niaga yang ditetapkan pemerintah.
"posisi mereka itu bukan sekedar pengepul biasa, tapi bagian dari industri. jadi wajib patuh pada aturan harga dan rendemen," tegasnya.
ia menambahkan bahwa pergub tersebut juga telah membentuk tim pemantauan harga acuan pembelian ubi kayu, yang bertugas memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan.
pasal 16 menyatakan bahwa pemda memiliki kewajiban mengawasi pelaksanaan harga di sentra-sentra produksi, dan bahkan dapat melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik.
"pemda wajib mengawasi, dan masyarakat boleh ikut mengawasi juga," ungkapnya.
fauzi mengungkapkan jika ditemukan pelanggaran, akan dikenakan pasal 18 yang mengatur sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.
mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi usaha, pencabutan izin operasional, pembatasan izin, hingga denda administratif.
menanggapi kasus di kec gedung meneng, tulang bawang, dprd lampung menegaskan perlunya penegakan tegas pergub 36/2025 terhadap lapak yang masih memainkan harga dan potongan rendemen, memperkuat peran tim pemantauan harga agar pelanggaran bisa direspons cepat, melibatkan masyarakat serta kelompok tani dalam pengawasan, dan menerapkan sanksi administratif secara tegas bagi pelaku yang terbukti merugikan petani. (rnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 17 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan