Kasus Dugaan Korupsi Bupati Lampung Tengah, KPK Bidik Pihak Lain

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 16 Dec 2025 - 20:13

KPK menggeledah rumah dinas Ardito Wijaya terkait dugaan suap Bupati Lampung Tengah Penggeledahan tersebut untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik. -FOTO FAJAR ILMAN/DISWAY.ID -

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperdalam penelusuran aliran dana dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (AW).

Lembaga antirasuah menyebut metode follow the money menjadi kunci untuk mengungkap sumber dan penggunaan dana yang diduga diterima sang bupati dari berbagai proyek di daerahnya.

Plh. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto menyatakan selain barang bukti awal, terdapat dugaan penerimaan lain yang jumlahnya signifikan.

’’Selain barang bukti yang ditemukan, ada kurang lebih 5,25 penerimaan lain," katanya, Jumat (12/12).

Ia menegaskan KPK saat ini fokus melakukan pelacakan terkait aliran dana tersebut. ’’Untuk asset recovery kita akan melakukan perlacakan aset, pertama terkait aliran-aliran dana. Kita akan menelusuri dengan metode follow the money, bagaimana uang yang diterima asalnya dari mana," ujarnya.

"Kemudian larinya kemana, digunakan untuk apa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada sebagian sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain," sambungnya.

Mungki mengatakan proses penelusuran dilakukan dengan menggandeng sejumlah lembaga dan instrumen finansial seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

’’Tekniknya tentu berbagai macam teknik kita gunakan, bekerjasama dengan PPATK tentu saja, kemudian juga dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Dia, adanya dugaan penerimaan uang tidak hanya berasal dari satu proyek. "Bahwa selain uang 500 juta, ada kurang lebih 5,25 miliar lainnya yang diduga diterima oleh AW. Jadi memang itu berasal dari proyek-proyek lain. Nah proyek-proyek lain ini sudah kita identifikasi dan tentu nanti akan didalami pada saat tahap penyidikan," jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi, menambahkan bahwa barang bukti logam mulia yang disita juga termasuk bagian dari pemulihan aset.

"Dari total logam mulia seberat 850 gram yang diamankan, itu juga menjadi bagian dari upaya aset recovery karena itu kalau dikonversi nilainya lebih dari 2 miliar," paparnya.

Ia megaskan bahwa penyidikan tidak berhenti pada operasi tangkap tangan, tetapi juga akan menelusuri potensi penerimaan lain yang lebih besar.

Dengan total belanja APBD Lampung Tengah mencapai Rp3,1 triliun, KPK menyebut peluang pengembangan perkara masih terbuka lebar.

"Sementara yang kita dapat informasi adalah baru ini Rp5,25 miliar ditambah 500 juta yang diterima. Tidak menutup kemungkinan ada penerimaan lain yang akan kami dalami," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya resmi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta gratifikasi di Pemkab Lampung Tengah tahun 2025.

kasus dugaan korupsi bupati lampung tengah, kpk bidik pihak lain                             jakarta - komisi pemberantasan korupsi (kpk) melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat bupati lampung tengah ardito wijaya, selasa, (16/12).
juru bicara kpk budi prasetyo menyampaikan tiga lokasi yang digeledah meliputi kantor bupati lamteng, dinas bina marga, serta rumah dinas bupati. 
penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim penyidik sebagai bagian dari rangkaian penyidikan perkara yang tengah ditangani.
menurut budi, langkah penggeledahan ini bertujuan mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang diperlukan guna memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
’’dalam penggeledahan ini penyidik akan mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara, di mana kpk telah menetapkan lima tersangka, salah satunya bupati lampung tengah,” ujar budi kepada wartawan. 
ia menegaskan bahwa penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi ini tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 
kpk, kata dia, masih terus mendalami dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“penyidik tentu masih akan terus menelusuri peran dari pihak-pihak lainnya. terlebih dalam kegiatan tertangkap tangan tersebut, ditemukan fakta adanya dugaan besaran fee proyek sekitar 15 sampai 20 persen yang dipatok oleh bupati atas sejumlah proyek di satuan kerja perangkat daerah lampung tengah,” papar budi.
sebelumnya, kpk resmi menetapkan bupati lampung tengah ardito wijaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. nilai dugaan penerimaan suap tersebut disebut mencapai lebih dari rp5,2 miliar yang berkaitan dengan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah kabupaten lampung tengah. 
selain ardito wijaya, kpk juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. mereka adalah riki hendra saputra selaku anggota dprd lampung tengah, ranu hari prasetyo yang merupakan adik bupati lampung tengah, anton wibowo selaku pelaksana tugas kepala badan pendapatan daerah, serta mohamad lukman sjamsuri dari pt elkaka mandiri.
plh deputi penindakan dan eksekusi kpk mungki hadipratikto sebelumnya membeberkan temuan awal terkait pola dugaan suap tersebut. ia menyebut bahwa ardito wijaya selaku bupati lampung tengah periode 2025–2030 diduga mematok fee proyek dengan besaran tertentu.
 “aw selaku bupati lampung tengah periode 2025–2030 diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di pemerintah kabupaten lampung tengah,” kata mungki dalam konferensi pers di gedung merah putih kpk, kamis, 11 desember 2025.
 
kpk menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap aliran dana serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut. 
sebelumnya, komisi pemberantasan korupsi (kpk) tengah memperdalam penelusuran aliran dana dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat bupati lampung tengah ardito wijaya (aw). 
lembaga antirasuah menyebut metode follow the money menjadi kunci untuk mengungkap sumber dan penggunaan dana yang diduga diterima sang bupati dari berbagai proyek di daerahnya.
plh. deputi penindakan dan eksekusi kpk mungki hadipratikto menyatakan selain barang bukti awal, terdapat dugaan penerimaan lain yang jumlahnya signifikan.
’’selain barang bukti yang ditemukan, ada kurang lebih 5,25 penerimaan lain," katanya, jumat (12/12).
ia menegaskan kpk saat ini fokus melakukan pelacakan terkait aliran dana tersebut. ’’untuk asset recovery kita akan melakukan perlacakan aset, pertama terkait aliran-aliran dana. kita akan menelusuri dengan metode follow the money, bagaimana uang yang diterima asalnya dari mana," ujarnya.
"kemudian larinya kemana, digunakan untuk apa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada sebagian sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain," sambungnya.
mungki mengatakan proses penelusuran dilakukan dengan menggandeng sejumlah lembaga dan instrumen finansial seperti pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk).
’’tekniknya tentu berbagai macam teknik kita gunakan, bekerjasama dengan ppatk tentu saja, kemudian juga dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait," ungkapnya.
selain itu, lanjut dia, adanya dugaan penerimaan uang tidak hanya berasal dari satu proyek. "bahwa selain uang 500 juta, ada kurang lebih 5,25 miliar lainnya yang diduga diterima oleh aw. jadi memang itu berasal dari proyek-proyek lain. nah proyek-proyek lain ini sudah kita identifikasi dan tentu nanti akan didalami pada saat tahap penyidikan," jelasnya.
sementara itu, juru bicara kpk, budi, menambahkan bahwa barang bukti logam mulia yang disita juga termasuk bagian dari pemulihan aset.
"dari total logam mulia seberat 850 gram yang diamankan, itu juga menjadi bagian dari upaya aset recovery karena itu kalau dikonversi nilainya lebih dari 2 miliar," paparnya.
ia megaskan bahwa penyidikan tidak berhenti pada operasi tangkap tangan, tetapi juga akan menelusuri potensi penerimaan lain yang lebih besar.
dengan total belanja apbd lampung tengah mencapai rp3,1 triliun, kpk menyebut peluang pengembangan perkara masih terbuka lebar.
"sementara yang kita dapat informasi adalah baru ini rp5,25 miliar ditambah 500 juta yang diterima. tidak menutup kemungkinan ada penerimaan lain yang akan kami dalami," tutupnya.
diberitakan sebelumnya, bupati lampung tengah ardito wijaya resmi ditetapkan tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (pbj) serta gratifikasi di pemkab lampung tengah tahun 2025.
dari lima orang yang telah ditetapkan tersangka, dua di antaranya kerabat dekat. selain ardito, empat tersangka lainnya yaitu riki hendra saputra, anggota dprd lamteng; ranu hari prasetyo sebagai adik ardito; anton wibowo sebagai plt. kepala bapenda lamteng yang juga kerabat ardito; dan pihak rekanan dari pt elkana mandiri, m. lukman sjamsuri. 
penetapan tersangka dari proses operasi tangkap tangan (ott) yang berlangsung pada 9–10 desember 2025. para tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama.
plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk mungki hadi pratikto menjelaskan praktik korupsi bermula saat ardito memerintahkan anggota dprd lamteng riki hendra mengatur pemenang pbj di lampung tengah dengan metode penunjukan langsung, serta perusahaan milik keluarga ardito dan tim pemenangannya saat pilkada 2024 lalu. ’’aw meminta rhs (riki) berkoordinasi dengan sekretaris bapenda, lalu berhubungan dengan spkd," katanya. 
kemudian, ardito meminta kepada plt. kepala bapenda anton wibowo untuk memenangkan pt elkana mandiri m. dengan direkturnya m. lukman sjamsuri sehingga mendapatkan 3 paket pengadaan alat kesehatan. proyek-proyek tersebut, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dikondisikan untuk dimenangkan oleh perusahaan milik keluarga atau tim pemenangan aw saat pilkada 2024.
dari praktik haram tersebut, aw diduga telah menerima uang sekitar rp5,75 miliar. rp5,25 miliar diterima dari sejumlah rekanan melalui rhs dan rnp, sedangkan rp500 juta diterima dari mls terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) di dinas kesehatan lamteng senilai total rp3,15 miliar.
uang korupsi tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. aw menggunakan sebagian uang tersebut untuk dana operasional bupati dan melunasi utang pinjaman bank senilai rp5,25 miliar yang digunakan untuk kebutuhan kampanye pilkada 2024.
kpk mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar rp193 juta serta logam mulia seberat 850 gram yang disita dari kediaman rnp. "penindakan yang dilakukan kpk ini harus menjadi peringatan serius agar sistem pengelolaan pbj segera dibenahi," tegas mungki.
menurut mungki, aw mematok fee (pungutan) sebesar 15 hingga 20% dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa (pbj) di pemkab lamteng. "aw (ardito) mematok 15-20 % dari proyek pemkab lampung tengah, postur apbd lamteng 2025,  mencapai 3,9 triliun" ujar plt. deputi penindakan dan eksekusi kpk, mungki hadi pratikto, 11 desember 2025.
ardito, anton, ranu, dan riki sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 b uu 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan uu 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. sementara terhadap lukman selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 uu pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp. 
terpisah, imbas operasi tangkap tangan (ott) kpk terhadap bupati lampung tengah ardito wijaya terus merembet ke sejumlah satuan kerja (satker) di kabupaten tersebut. selain menggeledah rumah dinas bupati, kpk juga menyegel dua ruangan di lingkungan dinas kesehatan lampung tengah. penyegelan ini menguatkan dugaan bahwa lembaga antirasuah itu tengah memperluas fokus penyelidikan pasca operasi senyap yang dilakukan selasa malam.
sejumlah sumber internal menyebutkan kpk mulai menelusuri aliran dokumen dan aktivitas anggaran di beberapa opd, termasuk dinas kesehatan. sekretaris dinas kesehatan lampung tengah, dr. josi harnos, membenarkan langsung kepada radar lampung bahwa dua ruangan di kantornya kini dipasangi garis segel kpk. “betul, mbak. dua ruangan itu memang sudah disegel,” ujar josi ketika dikonfirmasi usai dirinya mendarat kembali dari jakarta, kamis, 11 desember 2025.
menurutnya, ruangan yang disegel adalah ruang kepala dinas kesehatan dan ruang kerjanya sendiri sebagai sekretaris. ia mengaku tidak berada di lampung tengah ketika penyidik kpk melakukan penyegelan. “saat penyegelan saya sedang ada tugas di jakarta menghadiri koordinasi di salah satu kementerian. kalau tidak salah, penyegelan itu dilakukan selasa sore,” kata josi.
meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh langkah kpk. menurutnya, proses penyegelan adalah bagian dari prosedur penyelidikan dan tidak boleh dihambat. “ya silakan saja, ini semua demi penyelidikan kpk. ruangan kami kan masih ada yang lain. ini memang harus, dan kami kooperatif,” ujarnya.
josi memastikan penyegelan dua ruangan tersebut tidak menghambat pelayanan publik dan proses operasional kantor dinkes lampung tengah. ia menegaskan seluruh pelayanan tetap berjalan seperti biasa. “masih dong, semua pelayanan di dinkes operasionalnya berjalan terus. tim tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
dirinya menambahkan, jajaran dinkes telah diarahkan tetap fokus menjalankan tugas-tugas pelayanan masyarakat, termasuk kegiatan rutin puskesmas, pelayanan imunisasi, hingga pengawasan program kesehatan desa. ketika ditanya apakah ia sudah melihat langsung kondisi di ruangan yang disegel, josi mengaku belum. ia baru tiba kembali di lampung setelah agenda dinas di jakarta.
“kebetulan saat ini saya baru tiba di lampung, jadi belum sempat melihat kondisi ruangan yang disegel itu. saya masih dalam perjalanan menuju kantor,” ungkap  dr josi juga merupakan ketua ikatan dokter indonesia (idi) provinsi lampung.
ia menegaskan akan segera melakukan koordinasi internal setelah tiba di kantor untuk memastikan seluruh alur kerja tetap aman dan terkontrol. (disway/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 17 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan