DPRD Lampung Perketat Pengawasan Harga dan Distribusi Pangan Jelang Nataru

BANDARLAMPUNG - Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru), Komisi II DPRD Lampung memperketat pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di berbagai wilayah.
Salah satu yang harus diantisipasi adalah kenaikan harga dan macetnya distribusi. Di mana, upaya ini dilakukan untuk memastikan harga stabil dan distribusi pangan berjalan lancar.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Fauzi Heri, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan Satgas Pangan.
“Kami melakukan pengawasan rutin dan koordinasi intensif untuk mengecek stok, distribusi, hingga perkembangan harga di pasar-pasar besar. Ini penting untuk mencegah kelangkaan yang bisa memicu kenaikan harga,” ujarnya.
Fauzi juga menekankan perlunya intervensi pemerintah melalui operasi pasar murah dan optimalisasi cadangan pangan daerah agar stabilitas harga tetap terjaga.
“Pemerintah harus memastikan intervensi seperti operasi pasar berjalan tepat sasaran, sekaligus memastikan distribusi tidak tersendat dan tidak ada praktik penimbunan,” tegasnya.
Komisi II turut meminta OPD memperkuat pemantauan harga harian, sehingga potensi gejolak bisa terdeteksi sejak dini.
“Ketika ada kenaikan harga yang tidak wajar, kami langsung memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi dan memastikan tindak lanjutnya,” tambahnya.
Pada sisi hulu, dukungan terhadap petani dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi komoditas strategis seperti beras, cabai, dan bawang.
“Kami ingin memastikan petani mendapat dukungan yang cukup, sehingga rantai pasok tetap kuat dan harga di pasar tetap terkendali,” jelas Fauzi.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD Lampung akan terus mengawal kebijakan stabilisasi harga hingga momentum Nataru berakhir.
“Intinya, kami hadir untuk memastikan masyarakat Lampung tidak terbebani oleh fluktuasi harga yang tidak wajar, terutama pada masa-masa krusial seperti Nataru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya mengendalikan harga komoditas pangan, terutama beras, minyak goreng, dan gula. Ini guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Lampung Elvira Umihanni menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan.
‘’Saat ini kabupaten/kota terus melakukan GPM secara bergantian setiap minggunya,” ujar Elvira saat ditemui usai rapat inflasi, Selasa (2/9).
Dia menjelaskan bahwa komoditas yang dijual dalam GPM, seperti gula, minyak goreng, dan beras medium, didatangkan langsung dari Bulog.
’’Harganya adalah harga distributor tanpa subsidi, sehingga lebih murah dari harga pasar dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET),” jelasnya.
Selain GPM, pihaknya juga menggelar operasi pasar, dan Bulog menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Ditempat yang sama, Kepala Biro Perekonomian Setprov Lampung Lampung, Rinvayanti, menyebutkan bahwa inflasi Lampung secara tahunan (y-on-y) berada di angka 1,05 persen.
“Sementara secara bulanan (m-to-m) kita mengalami deflasi 1,47 persen (Agustus, red), dan secara tahun berjalan (y-to-d) masih deflasi 0,08 persen,” kata Rinva.
Penyebab utama deflasi, lanjutnya, adalah penurunan biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMP, serta penurunan harga bawang putih dan cabai rawit.
Meskipun demikian, Rinva menekankan pentingnya memantau perkembangan harga pangan ke depan, karena komoditas ini sering menjadi pemicu utama inflasi.
Rinva menambahkan, operasi pasar akan digencarkan jika harga komoditas pangan tidak stabil. “Sepanjang harga masih terjaga, operasi pasar tidak perlu dilakukan,” tuturnya.
Namun, Bulog tetap menyalurkan beras SPHP sesuai permintaan daerah yang mengalami kenaikan harga.
Ia menekankan bahwa beras merupakan salah satu komoditas pemicu inflasi yang perlu dijaga stabilitas harganya. Saat ini, harga beras medium di Lampung terpantau stabil di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.500, sedangkan beras premium berada di angka Rp14.000 hingga Rp15.000.
“Insyaallah, Lampung masih aman dan terkendali. Kami tidak melihat adanya lonjakan harga yang signifikan,” pungkasnya.
Ia berharap penyaluran beras yang gencar dilakukan pada Agustus lalu telah membantu menjaga stabilitas harga saat ini.
Diketahui, Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Perkembangan Situasi Nasional dan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, secara virtual dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Senin 2 September 2025.
Pada sesi rapat pengendalian inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa inflasi nasional y-on-y, pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen, turun dibandingkan Juli 2025 sebesar 2,37 persen.
Dari 38 provinsi, sebanyak 11 provinsi mengalami inflasi, sementara 27 provinsi mengalami deflasi. Sektor makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang andil terbesar.
Provinsi Lampung sendiri mencatat deflasi sebesar 1,47 persen, dengan Kota Bandar Lampung mengalami deflasi tertinggi di Sumatera yakni 1,81 persen.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Agustus 2025 Lampung tercatat -0,43 persen, dengan komoditas penyumbang utama cabai merah, bawang merah, dan beras.
Kemudian secara y-on-y, inflasi Lampung tercatat 1,05 persen, terendah di Pulau Sumatera, dan masuk dalam Kuadran III sebaran inflasi provinsi nasional, yakni kategori inflasi rendah dan menurun dibanding bulan sebelumnya.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas perkembangan situasi nasional pasca aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa. Tercatat ada 107 titik aksi serentak di 32 provinsi sejak 25 Agustus 2025, dimana aksi di Lampung berlangsung kondusif.
Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang dinilai aktif sehingga penyampaian aspirasi di daerah dapat berlangsung dengan aman dan tertib.
 “Terima kasih banyak kepada kepala daerah yang sudah melaksanakan langkah-langkah proaktif sesuai poin arahan. Yang belum segera laksanakan,” ujar Mendagri.
Dalam arahannya, Mendagri meminta seluruh kepala daerah bersama Forkopimda mengambil langkah proaktif, di antaranya melaksanakan rapat koordinasi, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, menggelar doa lintas agama untuk kedamaian, serta menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
Selain itu, Mendagri menekankan agar kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, menghindari flexing kemewahan, serta memastikan pejabat dan keluarga menjalani kehidupan sederhana.
Kepala daerah juga diminta tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, melainkan tetap berada di daerah untuk mengendalikan kondisi bersama Forkopimda.
Lebih lanjut, Mendagri juga menegaskan pentingnya menjamin kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang serta pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), namun menegaskan penyampaian aspirasi tidak boleh dilakukan dengan cara anarkis.
“Untuk daerah yang mengalami kerusakan fasilitas umum akibat aksi agar segera melakukan perbaikan agar pelayanan publik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal serta tidak mengakibatkan trauma sosial,” pesan Mendagri.
Ia juga mengingatkan agar komunikasi publik kepala daerah dilakukan dengan bahasa yang santun, sederhana, dan tidak menyinggung perasaan masyarakat, sehingga dapat menjaga kondusifitas publik di tengah dinamika sosial yang berkembang. (lussy/c1/abd)