Sanksi Berat Menanti Pelaku Under Invoicing Ekspor-Impor

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Jumat , 05 Dec 2025 - 21:29

Pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai. --FOTO ANTARA/TEGUH PRIHATNA

Importir yang patuh aturan akan berada pada posisi kurang menguntungkan dibanding mereka yang memanfaatkan manipulasi nilai barang.

Sanksi terhadap importir yang terbukti melakukan under invoicing telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Regulasi ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap pemberitahuan nilai pabean dikenai sanksi administratif berupa denda yang nilainya tergolong berat.

Dalam Pasal 16 ayat (4) disebutkan bahwa importir yang salah memberitahukan nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dapat dikenai denda minimal sebesar 100% dari jumlah bea masuk yang kurang dibayar.

Pada kondisi tertentu, besaran denda dapat ditingkatkan hingga maksimal 1.000% dari kekurangan pembayaran tersebut.

Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap kesalahan deklarasi nilai pabean yang menyebabkan kerugian negara akan berujung pada kewajiban membayar denda administratif paling sedikit 100% dan paling banyak 1.000% dari bea masuk yang tidak terbayarkan.

Pemberlakuan sanksi dilakukan setelah Bea Cukai menuntaskan proses penelitian ulang terhadap nilai pabean yang tercantum di dokumen impor. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka otoritas kepabeanan akan menetapkan nilai pabean yang benar sesuai hasil pemeriksaan.

sanksi berat menanti pelaku  under invoicing ekspor-impor                            jakarta - praktik under invoicing dalam kegiatan ekspor dan impor kembali menjadi sorotan tajam pemerintah.
 
modus pelaporan nilai barang yang dibuat lebih rendah dari harga sebenarnya dinilai sebagai salah satu celah yang kerap dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak dan bea masuk.
 
dampaknya tidak main-main, karena praktik ini berpotensi menekan penerimaan negara dan merusak iklim perdagangan yang sehat. seiring meningkatnya pengawasan otoritas kepabeanan, berbagai temuan kasus pun mulai terungkap ke publik.
 
salah satunya disampaikan langsung oleh menteri keuangan purbaya yudhi sadewa yang merinci bagaimana satu kasus koreksi nilai pabean mampu menghasilkan tambahan pemasukan yang signifikan bagi kas negara.
 
purbaya menceritakan pengalaman tim bea cukai tanjung perak yang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap satu kontainer barang impor.
 
pada awal deklarasi, muatan tersebut tercatat dengan nilai yang sangat rendah, yakni sekitar usd7 atau setara rp116.584 dengan asumsi kurs rp16.655 per dolar as.
 
nilai ini menimbulkan kecurigaan petugas karena tidak sebanding dengan jenis barang yang dinilai cukup canggih.
 
setelah melalui proses penelitian dan verifikasi lebih lanjut, nilai apabila barang tersebut kemudian ditetapkan ulang menjadi mendekati rp500.000 per unit. koreksi besar-besaran ini membuktikan adanya praktik under invoicing dalam pelaporan awal.
 
keputusan penyesuaian nilai pabean tersebut berbuah manis. pemerintah berhasil menambah pemasukan berupa pajak impor hingga sekitar rp220 juta hanya dari satu kontainer.
 
purbaya menjelaskan bahwa temuan seperti ini tidak akan berhenti pada satu kasus saja. kontainer lain juga akan diperiksa dengan pendekatan yang sama untuk memastikan tidak ada kembali penyimpangan nilai.
 
menurut penuturan purbaya, hasil koreksi satu kontainer tersebut mampu menyumbang tambahan penerimaan pajak impor sekitar rp220 juta, dan langkah serupa akan diterapkan pada pemeriksaan pengiriman lainnya. ia menekankan bahwa setiap potensi penyimpangan akan ditangani secara konsisten demi menjaga kepatuhan para pelaku usaha.
 
apa itu under invoicing? secara sederhana, under invoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang lebih rendah daripada harga transaksi yang sebenarnya.
 
tujuan utama dari tindakan ini adalah menekan beban bea masuk (bm) dan pajak dalam rangka impor (pdri) yang seharusnya dibayarkan kepada negara.
 
akibatnya, kas negara dirugikan karena penerimaan yang seharusnya didapatkan menjadi jauh lebih kecil.
 
tidak hanya berdampak pada penerimaan fiskal, praktik ini juga menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
 
importir yang patuh aturan akan berada pada posisi kurang menguntungkan dibanding mereka yang memanfaatkan manipulasi nilai barang.
 
sanksi terhadap importir yang terbukti melakukan under invoicing telah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.
 
regulasi ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap pemberitahuan nilai pabean dikenai sanksi administratif berupa denda yang nilainya tergolong berat.
 
dalam pasal 16 ayat (4) disebutkan bahwa importir yang salah memberitahukan nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dapat dikenai denda minimal sebesar 100% dari jumlah bea masuk yang kurang dibayar.
 
pada kondisi tertentu, besaran denda dapat ditingkatkan hingga maksimal 1.000% dari kekurangan pembayaran tersebut.
 
ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa setiap kesalahan deklarasi nilai pabean yang menyebabkan kerugian negara akan berujung pada kewajiban membayar denda administratif paling sedikit 100% dan paling banyak 1.000% dari bea masuk yang tidak terbayarkan.
 
pemberlakuan sanksi dilakukan setelah bea cukai menuntaskan proses penelitian ulang terhadap nilai pabean yang tercantum di dokumen impor. jika ditemukan ketidaksesuaian, maka otoritas kepabeanan akan menetapkan nilai pabean yang benar sesuai hasil pemeriksaan.
 
importir bersangkutan wajib melunasi kekurangan bea masuk yang timbul akibat koreksi tersebut. selain itu, mereka juga harus membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni mulai dari 100% hingga dapat mencapai 1.000% dari nilai kekurangan pembayaran.
 
selain fokus pada penerapan sanksi finansial, menkeu purbaya menekankan pentingnya kepatuhan dan ketegasan penegakan hukum. ia telah menginstruksikan seluruh jajaran bea cukai untuk secara aktif mengingatkan para importir agar selalu melakukan deklarasi nilai barang dan pembayaran kewajiban sesuai aturan resmi.
 
tak hanya berhenti pada denda, pemerintah juga menyiapkan langkah lebih keras bagi pelaku yang mengulangi praktik under invoicing. purbaya menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dapat dikenai sanksi berupa pelarangan aktivitas impor.
 
"importir harus declare dan membayar sesuai ketentuan resmi. kalau diulang-ulang, ya kita larang impor. jangan coba-coba," tegas purbaya.
 
praktik under invoicing bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara serta mencederai pengawasan perdagangan internasional. melalui penguatan regulasi, pemberlakuan denda berat hingga ancaman larangan impor, pemerintah berupaya memberikan efek jera yang nyata. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 6 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan