PH Klaim Bukti Tambahan Tidak Jelas Perbuatan Pidana dan Alat Bukti Kejaksaan

Reporter: Leo Dampiari |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 02 Dec 2025 - 12:47

Sidang praperadilan Direktur Utama PT Lampung Energi Berjaya (LEB), M. Hermawan Eriadi, memasuki hari ketiga dengan agenda penyerahan bukti tambahan.--

ph klaim bukti tambahan tidak jelas perbuatan pidana dan alat bukti kejaksaan                            bandarlampung — sidang praperadilan direktur utama pt lampung energi berjaya (leb), m. hermawan eriadi, memasuki hari ketiga dengan agenda penyerahan bukti tambahan.
namun hingga hari ini, kejaksaan tinggi lampung belum dapat menjawab dengan jelas apa perbuatan pidana yang dituduhkan kepada direksi dan komisaris pt leb dalam perkara dugaan tipikor dana participating interest (pi) 10%.
“sudah tiga hari sidang, tetapi apa persisnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan klien kami tetap misterius,” ujar riki martim, penasihat hukum pemohon, usai persidangan.
“bahkan berapa kerugian negara, siapa pelakunya, dan apa hubungan perbuatan dengan kerugian, tidak pernah diuraikan oleh kejaksaan.”
baca juga:gate system untuk blokir dan cegah judol akan diimplementasikan
kejaksaan tidak pernah memeriksa calon tersangka, bertentangan dengan mk 21/2014.
dalam jawaban praperadilan, kejaksaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon tersangka, dengan alasan pemeriksaan calon tersangka tidak dikenal dalam kuhap dan hanya terdapat dalam pertimbangan putusan mk, sehingga tidak mengikat.
pernyataan ini dibantah tegas oleh kuasa hukum. “itu sesat pikir,” tegas riki martim.
karena menurutnya, putusan mk 21/puu-xii/2014 secara eksplisit mewajibkan calon tersangka harus pernah diperiksa secara materiil, bukan sebatas identitas.
pemeriksaan ini adalah hak konstitusional untuk mengetahui tuduhan dan memberi klarifikasi dan menjadi bagian dari hak warga negara sesuai pasal 28d ayat (1) uud 1945.
lebih lanjut, riki menjelaskan bahwa pertimbangan hukum mk adalah ratio decidendi yang mengikat. tidak ada konsep dalam hukum yang menyatakan hanya “amar putusan” yang mengikat.
"seluruh putusan mk bersifat final & binding, tidak memerlukan aturan pelaksana. mk itu self-executing. tidak perlu menunggu undang-undang baru. semua lembaga negara wajib tunduk,” tambah riki.
pemohon menyerahkan bukti tambahan antara lain putusan mk 21/2014 yang menetapkan kewajiban pemeriksaan calon tersangka secara materiil sebelum ditetapkan tersangka. itu artinya:
"jika seseorang ditetapkan tersangka tanpa tahu apa perbuatannya dan tanpa pernah diperiksa secara materiil, penetapan itu batal demi hukum," kata riki menegaskan.
tidak kalah penting, pemohon juga menyerahkan putusan mk 25/puu-xiv/2016 yang menjadi dalil bahwa kerugian negara harus nyata (actual loss), bukan potensi. perhitungan harus ada, ditunjukkan, dijelaskan sebelum penetapan tersangka.
"sehingga tanpa laporan kerugian negara yang sah, unsur pasal 2–3 uu tipikor tidak terpenuhi," tambah riki.
pemohon juga menyampaikan akta rups pt leb yang menunjukkan semua keputusan keuangan (dividen, cadangan, kompensasi) adalah keputusan resmi dan sah pemegang saham, bukan keputusan sepihak direksi sesuai dengan uu perseroan terbatas no. 40/2007 dan peraturan pemerintah no. 54/2017 tentang bumd. sesuai uurisprudensi keputusan ma no. 787 k/2014 dan 1144 k/2010 bahwa keputusan rups tidak dapat dikriminalkan.
menurutnya, kejaksaan hanya menulis: “ada saksi, ada ahli, ada surat. tetapi tidak satu pun dikaitkan dengan perbuatan konkret yang dilakukan direksi atau komisaris. padahal putusan ma no. 42 pk/pid.sus/2018 menegaskan bahwa alat bukti harus berkorelasi langsung dengan perbuatan tersangka. jika perbuatannya tidak pernah dijelaskan, alat bukti itu menjadi tidak relevan," lanjut riki.
kerugian negara tetap gelap salah satu unsur paling penting tipikor adalah adanya kerugian negara yang nyata dan pasti.
namun faktanya kejaksaan tidak pernah menyebut angka kerugian, laporan audit bpkp tidak pernah ditunjukkan serta tidak dijelaskan apa hubungan perbuatan pemohon dengan kerugian negara.
padahal, putusan mk 25/2016 dan ma 944 k/2010 serta ma 1204 k/2014 mewajibkan: kerugian harus harus ditunjukkan kepada calon tersangka dan menjadi dasar sebelum penetapan tersangka.
“kejaksaan satu tahun lebih menyidik, tapi sampai hari ini tidak bisa menjawab: negara dirugikan berapa dan oleh siapa,” ujar riki. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lampung Minggu 7 Desember 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan