DPRD Lampung Selatan Bahas Rancangan APBD 2026

LAMPUNG SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan menggelar rapat paripurna di ruang sidang DPRD dengan dua agenda utama. 

Yakni penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II Benny Raharjo, serta dihadiri perwakilan seluruh fraksi yang menyampaikan pandangannya.

Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen vital bagi pemerintah daerah dalam merencanakan penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keadilan, serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Selatan pada 2026 diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun, dengan pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 428,28 miliar dan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp 1,67 triliun. 

Sementara untuk belanja daerah, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp 2,2 triliun, yang akan digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga.

Wakil Bupati menambahkan, terdapat defisit sebesar Rp 101,76 miliar yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, antara lain dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2025 dan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. 

Pemerintah daerah berkomitmen menghadapi penurunan nilai transfer dari pusat dengan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan tetap mengutamakan pelayanan publik.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD memberikan tanggapan dan pandangan terhadap Rancangan APBD 2026. 

Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, NasDem, dan PKS pada dasarnya menyetujui rancangan tersebut. 

Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan agar perencanaan belanja lebih fokus pada penanganan isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pembahasan APBD dan Raperda terus mengedepankan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan daerah. 

Ia menekankan pentingnya kesiapan Lampung Selatan dalam beradaptasi dengan perubahan global, termasuk digitalisasi dan dinamika ketenagakerjaan.