Berantas Impor Pakaian Ilegal demi Jaga Tekstil Nasional!

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 12 Nov 2025 - 20:36

Ilustrasi pakaian bekas impor. --FOTO RRI

Selain kebijakan larangan impor, pemerintah juga mendorong diversifikasi bahan baku tekstil untuk memperkuat daya saing industri.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Temmy Satya Permana mengatakan, mayoritas industri tekstil Indonesia masih bergantung pada kapas impor, padahal Indonesia memiliki potensi besar dalam bahan alternatif, seperti rayon dan serat alam lokal.

’’Rayon kita terbaik di dunia. Karena itu, kita harus mulai memasyarakatkan rayon sebagai bahan baku tekstil, disertai pengembangan serat-serat alam seperti rami,” jelasnya dalam Investor Daily Talk Beritasatu TV, Selasa (4/11).

Temmy juga menegaskan pentingnya modernisasi mesin produksi agar pelaku UMKM dapat menekan ongkos produksi dan bersaing dengan produk impor. ’’Mesin produksi di beberapa sentra tekstil memang sudah ketinggalan zaman. Pemerintah melalui program KUR dan insentif lainnya tengah mendukung peremajaannya,” ujarnya.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2020, perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Barang dengan pos tarif HS 6309.00.00 dikategorikan sebagai limbah yang berpotensi membahayakan kesehatan, lingkungan, dan ekonomi nasional.

Data Bea Cukai mencatat hingga Juli 2024, penindakan impor pakaian bekas ilegal telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp503 juta.

Langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menjadi momentum penting bagi kebangkitan industri tekstil nasional. Selain melindungi tenaga kerja dan UMKM, kebijakan ini memperkuat ketahanan fiskal serta membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menjadi pusat manufaktur tekstil global pada 2030. (beritasatu.com/c1)

berantas impor pakaian ilegal demi jaga tekstil nasional!                            jakarta - pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas impor pakaian ilegal dan praktik thrifting yang semakin marak di indonesia. menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa menyatakan langkah tegas ini penting untuk melindungi industri tekstil nasional dari ancaman penyelundupan dan perdagangan tidak adil.
 
’’kalau ada produk selundupan atau dumping, kasih tahu ke saya,” ujar purbaya di gedung djuanda i, jakarta, selasa (21/10).
 
menurut purbaya, kemenkeu akan menyesuaikan kebijakan di seluruh pelabuhan indonesia untuk menutup celah masuknya barang ilegal. langkah ini diambil agar produsen dalam negeri tidak menjadi korban praktik curang yang merusak pasar. ’’yang penting, industri di sini hidup dan menciptakan lapangan kerja,” tegasnya.
 
dalam upaya memperketat pengawasan impor, purbaya meninjau sistem lembaga national single window (lnsw) di kemenkeu. sistem digital tersebut diharapkan mampu memantau arus barang ekspor-impor secara real time dan mendeteksi potensi pelanggaran.
 
namun, purbaya menemukan bahwa integrasi data antarinstansi belum optimal. karena itu, purbaya menegaskan keinginannya agar lnsw berfungsi sebagai pusat intelijen digital kemenkeu. ’’maunya saya, lnsw jadi semacam it intelligence saya. saya tahu barang masuk apa, barang keluar apa,” katanya.
 
langkah tegas pemerintah juga mendapat dukungan dari dpr. anggota komisi vi dpr imas aan ubudiyah menilai kebijakan untuk memasukkan importir pakaian bekas ke daftar hitam (blacklist) merupakan strategi tepat untuk memutus rantai perdagangan ilegal.
 
’’kami mendukung langkah menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan pemasok ke dalam daftar hitam. ini langkah strategis,” ujarnya, minggu (26/10).
 
 
berdasarkan data bea cukai, sejak 2024 hingga agustus 2025 terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas dengan total barang bukti 12.808 koli senilai rp49,44 miliar. imas menegaskan, penghentian impor pakaian bekas adalah momentum penting untuk membangkitkan industri tekstil nasional.
 
dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pedagang kaki lima indonesia (apkli). ketua umum apkli, ali mahsun menyatakan praktik impor pakaian bekas ilegal tidak hanya melanggar aturan, tapi juga mematikan umkm dan industri tekstil lokal.
 
’’asosiasi pkl indonesia mendukung penuh kemenkeu untuk segera menyetop impor baju bekas dan impor ilegal,” ujarnya, rabu (29/10).
 
ali mendesak pemerintah agar tidak hanya menindak pedagang kecil, tetapi juga menangkap mafia impor thrifting yang menjadi aktor utama di balik maraknya perdagangan pakaian bekas ilegal. ’’pelaku harus ditangkap, dipidanakan, dan tidak boleh menjadi importir seumur hidup,” tegasnya.
 
menurut kajian indef, maraknya impor pakaian bekas ilegal telah menggerus 15% pangsa pasar industri tekstil domestik dan menyebabkan kerugian negara hingga rp1 triliun per tahun.
 
direktur eksekutif indef esther sri astuti menyebut tingginya permintaan terhadap barang thrifting diperparah oleh lemahnya pengawasan. ’’sekitar 520.000 pekerja tekstil terancam phk karena pabrik kehilangan pangsa pasar,” ujarnya.
 
sementara itu, ekonom core indonesia yusuf rendy manilet menilai pemberantasan impor ilegal akan memperkuat penerimaan fiskal negara dan melindungi jutaan tenaga kerja di sektor tekstil. ’’pendekatannya bukan sekadar administratif, tetapi juga menyentuh aspek penegakan hukum,” tegasnya.
 
meski mendukung kebijakan larangan, dpr meminta pemerintah menyiapkan strategi transisi ekonomi bagi pedagang pakaian bekas impor.
 
anggota komisi xi dpr jiddan menegaskan, kebijakan ini tidak boleh diberlakukan secara mendadak tanpa solusi konkret bagi masyarakat yang bergantung pada perdagangan tersebut.
 
’’pemerintah bersama dpr perlu menetapkan exit strategy plan bagi pedagang pakaian bekas impor,” ujarnya dalam program investor daily talk, senin (3/11/2025).
 
program transisi itu, lanjutnya, dapat berupa pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan dukungan pembelian produk lokal dengan harga terjangkau. dpr juga mendorong monitoring sosial agar kebijakan larangan impor berjalan manusiawi dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi di tingkat bawah.
 
dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah malang (umm) m.s. wahyudi menilai kebijakan larangan impor pakaian bekas berpotensi menimbulkan efek domino terhadap pedagang kecil bila tidak diimbangi dengan strategi penguatan industri.
 
’’melarang saja tidak cukup. industri tekstil domestik harus lebih kompetitif dalam kualitas, harga, dan desain agar bisa menjadi pilihan utama konsumen,” kata wahyudi di malang, selasa (4/11).
 
wahyudi juga menyoroti bahwa alasan utama masyarakat membeli pakaian bekas impor bukan hanya karena harga, tetapi juga mutu dan tren fashion. ’’fenomena ini harus dihadapi melalui transformasi industri tekstil lokal agar mampu bersaing di pasar yang semakin terbuka,” imbuhnya.
 
wahyudi menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal, dukungan inovasi produk, serta pembinaan bagi pelaku thrifting untuk beralih ke sektor kreatif, seperti daur ulang atau upcycling tekstil.
 
selain kebijakan larangan impor, pemerintah juga mendorong diversifikasi bahan baku tekstil untuk memperkuat daya saing industri.
 
deputi bidang usaha kecil kementerian koperasi dan ukm temmy satya permana mengatakan, mayoritas industri tekstil indonesia masih bergantung pada kapas impor, padahal indonesia memiliki potensi besar dalam bahan alternatif, seperti rayon dan serat alam lokal.
 
’’rayon kita terbaik di dunia. karena itu, kita harus mulai memasyarakatkan rayon sebagai bahan baku tekstil, disertai pengembangan serat-serat alam seperti rami,” jelasnya dalam investor daily talk beritasatu tv, selasa (4/11).
 
temmy juga menegaskan pentingnya modernisasi mesin produksi agar pelaku umkm dapat menekan ongkos produksi dan bersaing dengan produk impor. ’’mesin produksi di beberapa sentra tekstil memang sudah ketinggalan zaman. pemerintah melalui program kur dan insentif lainnya tengah mendukung peremajaannya,” ujarnya.
 
larangan impor pakaian bekas diatur dalam permendag nomor 40 tahun 2020, perubahan atas permendag nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor. barang dengan pos tarif hs 6309.00.00 dikategorikan sebagai limbah yang berpotensi membahayakan kesehatan, lingkungan, dan ekonomi nasional.
 
data bea cukai mencatat hingga juli 2024, penindakan impor pakaian bekas ilegal telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar rp503 juta.
 
langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan menkeu purbaya yudhi sadewa dinilai menjadi momentum penting bagi kebangkitan industri tekstil nasional. selain melindungi tenaga kerja dan umkm, kebijakan ini memperkuat ketahanan fiskal serta membuka peluang bagi indonesia untuk kembali menjadi pusat manufaktur tekstil global pada 2030. (beritasatu.com/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan