Tim Pengawas Ubi Kayu Belum Terbentuk

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 10 Nov 2025 - 21:28

Anggota Komisi II DPRD Lampung Fatikhatul Khoiriyah-FOTO LUSSY MADANI -

“Kami sudah turun meninjau beberapa pabrik dan lapak. Alhamdulillah, di Lampung Tengah sebagian besar sudah mengikuti Pergub, dan di Mesuji juga mulai menyesuaikan,” ujar Dasrul aswin ketua PPUKI Lampung didalam video, Senin 10 November 2025.

Dari hasil pemantauan, sejumlah pabrik di Lampung Tengah seperti PT Bukit Kencana Mas (BKM) Wates dan BKM SB.16 telah membuka pembelian dengan harga Rp1.350 per kilogram dengan potongan 15 persen.

Sementara PT SSB SB.2 serta PT Tunas Jaya Lautan, Teluk Dalem juga menetapkan harga sesuai kebijakan pemerintah daerah.

Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa lapak di Kabupaten Mesuji, seperti Lapak SPM 1, yang turut membeli singkong dengan harga acuan yang sama.

Namun demikian, ada pula beberapa pabrik yang belum beroperasi karena tengah melakukan penyesuaian internal.

“Tiga pabrik yang kami datangi, untuk sementara belum buka karena masih mempersiapkan sistem penyesuaian harga,” jelasnya.

PPUKI menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar Pergub tersebut tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di seluruh wilayah sentra produksi singkong.

“Kami berharap tim pengawasan dari Pemprov Lampung segera turun ke lapangan. Kami dari PPUKI juga sudah membentuk tim sendiri untuk membantu memastikan pelaksanaan Pergub ini berjalan konsisten,” tegasnya. (km-lussy/pip/yud)

tim pengawas ubi kayu belum terbentuk                            bandarlampung - peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu mulai berlaku senin (10/11).
dalam pengawasan pergub ini, dprd lampung membuka kanal yang seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat menyampaikan masukan, kritik, dan juga keluhan terhadap terbitnya pergub lampung.
’’kami membuka kanal seluas-luasnya untuk menerima masukan dari masyarakat, baik perusahaan maupun juga dari petani terhadap berlakunya pergub tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu yang diberlakukan hari ini," ujar anggota komisi ii dprd lampung fatikhatul khoiriyah, senin (10/11).
khoir-sapaan akrab fatikhatul khoiriyah mengatakan, hingga saat ini, satuan pengawas yang bertugas untuk mengawasi pergub, masih belum dibentuk. namun, dirinya mengaku hal tersebut masih dalam proses.
baca juga: tak mampu bayar utang, debitur jangan kabur!
“sampai saat ini masih on process terkait pembentukan satuan pengawas itu. mungkin kedepan satuan pengawas itu akan dibentuk," katanya.
mantan ketua bawaslu lampung itu juga mengungkapkan, komisi ii telah melakukan pembahasan internal terkait pengawasan penerapan pergub tersebut.
"kita di komisi ii ini tersebar di dapil yang berbeda-beda. kebetulan beberapa di antara kami berasal dari daerah basis petani singkong seperti lampung utara (lampura), lampung tengah (lamteng) dan lampung timur (lamtim),” ungkapnya.
ia mengungkapkan, aspirasi dari petani singkong terus masuk ke anggota komisi ii yang berasal dari dapil di 3 kabupaten tersebut (lampura, lamteng dan lamtim). bahkan hampir setiap hari melalui pesan dan laporan langsung dari masyarakat maupun aktivis.
’’hampir tiap hari ada wa (whatsapp) dari petani-petani singkong, termasuk dari para aktivis,” ucapnya.
namun saat ditanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak mengindahkan pergub, khoir enggan menjawab dan langsung meninggalkan wartawan. 
sementara, pemerintah provinsi lampung resmi memberlakukan keputusan gubernur lampung nomor g/745/v.21/hk/2025 tentang harga acuan pembelian (hap) ubi kayu/singkong, mulai senin 10 november 2025.
menindaklanjuti aturan tersebut, perkumpulan petani ubi kayu indonesia (ppuki) provinsi lampung melakukan pemantauan ke sejumlah pabrik pengolahan dan lapak pembelian di daerah sentra singkong. 
langkah ini dilakukan untuk memastikan penerapan harga acuan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
“kami sudah turun meninjau beberapa pabrik dan lapak. alhamdulillah, di lampung tengah sebagian besar sudah mengikuti pergub, dan di mesuji juga mulai menyesuaikan,” ujar dasrul aswin ketua ppuki lampung didalam video, senin 10 november 2025.
dari hasil pemantauan, sejumlah pabrik di lampung tengah seperti pt bukit kencana mas (bkm) wates dan bkm sb.16 telah membuka pembelian dengan harga rp1.350 per kilogram dengan potongan 15 persen.
sementara pt ssb sb.2 serta pt tunas jaya lautan, teluk dalem juga menetapkan harga sesuai kebijakan pemerintah daerah.
kondisi serupa juga ditemukan di beberapa lapak di kabupaten mesuji, seperti lapak spm 1, yang turut membeli singkong dengan harga acuan yang sama.
namun demikian, ada pula beberapa pabrik yang belum beroperasi karena tengah melakukan penyesuaian internal. 
“tiga pabrik yang kami datangi, untuk sementara belum buka karena masih mempersiapkan sistem penyesuaian harga,” jelasnya.
ppuki menegaskan pentingnya pengawasan bersama agar pergub tersebut tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan di seluruh wilayah sentra produksi singkong.
“kami berharap tim pengawasan dari pemprov lampung segera turun ke lapangan. kami dari ppuki juga sudah membentuk tim sendiri untuk membantu memastikan pelaksanaan pergub ini berjalan konsisten,” tegasnya. (km-lussy/pip/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 11 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan