Pemkot Tinjau Ulang Pembukaan Proyek LPL

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Senin , 10 Nov 2025 - 21:27

Wali Kota Eva Dwiana saat ditemui di DPRD Bandarlampung, Senin (10/11).-FOTO MELIDA ROHLITA -

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan bahwa dokumen AMDAL proyek tersebut disusun dengan banyak kontroversi, baik dari masyarakat maupun lembaganya.

Namun, menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung tetap mengesahkan dokumen itu tanpa mempertimbangkan keberatan yang telah disampaikan.

“AMDAL itu dulu disusun dan dibahas dengan penuh kontroversi, baik dari masyarakat maupun dari WALHI. Tapi nyatanya, hal itu tidak dijadikan landasan oleh DLH dalam mengambil keputusan, sehingga AMDAL tetap disahkan dan izin terbit. Ini menunjukkan DLH tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Irfan, Kamis, 16 Oktober 2025.

Irfan menilai, sikap DLH dan Pemkot Bandarlampung yang meloloskan izin lingkungan untuk proyek tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Pihaknya juga menyayangkan sikap DPRD Kota Bandar Lampung yang dinilai pasif dalam menyikapi persoalan ini.

Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk turun langsung meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap izin lingkungan.

“DPRD harusnya bertindak. Mereka memiliki hak untuk meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan. Ini bukan semata soal investasi, tapi soal keselamatan dan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

WALHI Lampung juga mendesak agar DPRD memanggil dan meminta DLH meninjau ulang izin lingkungan proyek Living Plaza Lampung.

Selain itu, DPRD disebut memiliki hak untuk menegur Wali Kota Bandar Lampung apabila dianggap membiarkan atau justru memerintahkan bawahannya menerbitkan izin di lokasi yang dipersoalkan.

“DPRD bisa meminta DLH melakukan peninjauan ulang, termasuk menegur Wali kota karena membiarkan terbitnya izin lingkungan di lokasi tersebut,” pungkas Irfan.

WALHI juga menegaskan akan terus memantau proses pembangunan proyek Living Plaza Lampung dan memastikan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek pembangunan Living Plaza Lampung di Rajabasa Nunyai telah dimiliki pihak pengembang sejak tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Kepala DLH Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, saat ditemui pada Rabu (15/10/2025). Ia menjelaskan bahwa proses AMDAL tersebut sudah dilakukan beberapa tahun lalu dan sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Ada untuk izin AMDAL-nya. Setahu saya, itu sempat berhenti karena terkena dampak Covid-19 dan sekarang dilanjutkan,” ujar Yusnadi.

Lebih lanjut, Yusnadi menyebut bahwa dokumen AMDAL tersebut disusun sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala DLH. Ia memastikan bahwa proses penyusunannya sudah melalui tahapan sesuai aturan yang berlaku, termasuk melibatkan masyarakat sekitar ýang diketahui tidak sedikit menolaknya.

pemkot tinjau ulang pembukaan proyek lpl                            bandarlampung – wali kota bandarlampung eva dwiana menanggapi dibukanya kembali proyek living plaza lampung (lpl) yang sempat ia hentikan pada tahun 2021.
menurutnya, setiap proyek investasi memiliki aturan dan mekanisme tersendiri, termasuk soal perizinan dan dukungan masyarakat sekitar. ’’semua ada kebijakan masing-masing. izin itu bukan hanya dari pemkot. nanti saya lihat dulu, kok bisa dibuka lagi,” kata eva saat ditemui di dprd bandarlampung, senin (10/11).
dia menegaskan pemerintah kota bandarlampung akan meninjau kembali proses izin serta dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 
baca juga:ptsl dinilai menyimpang dari desain awal
eva juga menekankan pentingnya persetujuan warga dalam pelaksanaan proyek berskala besar di wilayah perkotaan. ’’kalau mereka (pihak pengelola) sudah memenuhi semua persyaratan dan masyarakat sekitar setuju, pemerintah hanya memastikan aktivitas berjalan baik,” jelasnya.
wali kota yang akrab disapa bunda eva itu menambahkan, selama kegiatan bisnis berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat bagi warga, pemerintah akan mendukung. namun, bila ditemukan masalah atau penolakan masyarakat, pemkot tak segan menutup kembali aktivitas proyek.
“kalau semua berjalan baik, pad juga meningkat, masyarakat ikut merasakan manfaatnya. tapi kalau bermasalah, ya kita tutup lagi,” tegasnya.
sebelumnya diberitakan, rencana komisi iii dprd kota bandar lampung untuk meninjau langsung ke living plaza lampung (lpl) belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
ketua komisi iii dprd kota bandar lampung, agus djumadi, mengatakan pihaknya masih menunggu waktu yang tepat karena jadwal dewan saat ini cukup padat.
“belum teragendakan, karena seminggu ini kami ada agenda badan anggaran (banang) dan panitia khusus (pansus),” ujar agus djumadi saat dikonfirmasi selasa, 21 oktober 2025.
agus menjelaskan, sebelumnya dirinya akan berdiskusi dahulu dengan sejumlah anggota komisi iii terkait rencana kunjungan tersebut. namun, hasil pembicaraan internal masih perlu ditindaklanjuti lebih lanjut agar agenda dapat disesuaikan dengan jadwal resmi dprd.
“saya diskusikan dengan kawan-kawan, nanti tindak lanjutnya akan saya informasikan kembali,” kata dia.
kunjungan komisi iii ke living plaza lampung sebelumnya disebut-sebut akan dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat terkait aktivitas usaha dan kelengkapan perizinan di kawasan tersebut. namun, hingga saat ini belum ada kepastian waktu pelaksanaan kunjungan lapangan tersebut.
diketahui, wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) lampung menyoroti kelanjutan proyek pembangunan living plaza lampung di rajabasa nunyai yang dinilai bermasalah sejak awal penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
direktur eksekutif walhi lampung, irfan tri musri, mengatakan bahwa dokumen amdal proyek tersebut disusun dengan banyak kontroversi, baik dari masyarakat maupun lembaganya. 
namun, menurutnya, dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandar lampung tetap mengesahkan dokumen itu tanpa mempertimbangkan keberatan yang telah disampaikan.
“amdal itu dulu disusun dan dibahas dengan penuh kontroversi, baik dari masyarakat maupun dari walhi. tapi nyatanya, hal itu tidak dijadikan landasan oleh dlh dalam mengambil keputusan, sehingga amdal tetap disahkan dan izin terbit. ini menunjukkan dlh tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar irfan, kamis, 16 oktober 2025.
irfan menilai, sikap dlh dan pemkot bandarlampung yang meloloskan izin lingkungan untuk proyek tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. 
pihaknya juga menyayangkan sikap dprd kota bandar lampung yang dinilai pasif dalam menyikapi persoalan ini.
menurutnya, dprd memiliki kewenangan untuk turun langsung meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap izin lingkungan.
“dprd harusnya bertindak. mereka memiliki hak untuk meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan. ini bukan semata soal investasi, tapi soal keselamatan dan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
walhi lampung juga mendesak agar dprd memanggil dan meminta dlh meninjau ulang izin lingkungan proyek living plaza lampung.
selain itu, dprd disebut memiliki hak untuk menegur wali kota bandar lampung apabila dianggap membiarkan atau justru memerintahkan bawahannya menerbitkan izin di lokasi yang dipersoalkan.
“dprd bisa meminta dlh melakukan peninjauan ulang, termasuk menegur wali kota karena membiarkan terbitnya izin lingkungan di lokasi tersebut,” pungkas irfan.
walhi juga menegaskan akan terus memantau proses pembangunan proyek living plaza lampung dan memastikan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
bahkan, dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandar lampung menyatakan bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk proyek pembangunan living plaza lampung di rajabasa nunyai telah dimiliki pihak pengembang sejak tahun 2021.
hal tersebut disampaikan kepala dlh kota bandar lampung, yusnadi ferianto, saat ditemui pada rabu (15/10/2025). ia menjelaskan bahwa proses amdal tersebut sudah dilakukan beberapa tahun lalu dan sempat tertunda akibat pandemi covid-19.
“ada untuk izin amdal-nya. setahu saya, itu sempat berhenti karena terkena dampak covid-19 dan sekarang dilanjutkan,” ujar yusnadi.
lebih lanjut, yusnadi menyebut bahwa dokumen amdal tersebut disusun sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dlh. ia memastikan bahwa proses penyusunannya sudah melalui tahapan sesuai aturan yang berlaku, termasuk melibatkan masyarakat sekitar ýang diketahui tidak sedikit menolaknya.
“amdal ini prosesnya panjang, dan pasti ada persetujuan masyarakat dalam prosesnya. semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
terkait dengan rencana tata letak atau siteplan pembangunan, yusnadi mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
“untuk site plan-nya bisa ditanyakan langsung kepada dinas perumahan dan permukiman rakyat (disperkim). tapi kalau soal amdal, memang sudah ada,” tegasnya.
menanggapi pernyataan komisi iii dprd kota bandar lampung yang mengaku belum mengetahui keberadaan dokumen amdal proyek tersebut, yusnadi menjelaskan bahwa kemungkinan hal itu terjadi karena adanya pergantian periode keanggotaan di dprd.
"mungkin itu karena periode sebelumnya. yang belum tahu ini mungkin dari periode baru,” singkatnya.
sebelumnya diberitakan, ketua komisi iii dprd kota bandarlampung agus djumadi menyoroti proses pembangunan proyek living plaza lampung di kawasan rajabasa yang dinilai belum transparan, terutama terkait dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perizinan teknis lainnya.
menurut agus, proyek tersebut sudah menjadi perhatian sejak 2021. ia menyebut, pembangunan sempat terhenti dan kembali dilanjutkan tanpa kejelasan dokumen lingkungan yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
“sejak tahun 2021 proyek ini sudah kami perhatikan. tapi secara umum masih butuh perizinan. kami di komisi belum mendapatkan informasi lengkap, mungkin karena masih dalam tahap perizinan,” ujar agus, selasa, 14 oktober 2025.
dirinya menegaskan, hingga kini pihaknya belum pernah menerima dokumen resmi seperti upl (upaya pengelolaan lingkungan) maupun izin lain dari dinas lingkungan hidup dan disperkim. 
sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan rajabasa, agus menekankan pentingnya pengelolaan kawasan drainase yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“ini penting, karena kalau tidak ditangani dengan baik bisa jadi bom waktu. dampaknya bukan hanya ke kelurahan rajabasa, tapi juga rajabasa induk di depannya. aliran air dari kemiling itu sudah deras. kalau mall itu mau bangun embung, saya tidak yakin itu solusi efektif — bisa malah menambah masalah baru,” tegasnya.
agus juga menyoroti bahwa proses perizinan proyek besar jangan hanya bersifat administratif tanpa memperhatikan risiko sosial dan lingkungan. ia menilai, siteplan kawasan dan sistem drainase harus ditinjau ulang agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang.
“di lokasi itu tanpa pembangunan saja sudah sering banjir, apalagi kalau ditambah pembangunan besar. jangan sampai izin yang seolah lengkap justru membawa musibah di kemudian hari,” ujarnya.
politisi partai keadilan sejahtera (pks) itu menegaskan komisi iii akan terus mengawal proyek tersebut, terutama dari sisi pengawasan teknis oleh dinas perumahan dan permukiman (disperkim). dia juga menyebut akan mengajak rekan-rekan komisi untuk meninjau langsung lokasi setelah kembali dari luar kota.
“saya akan kawal ini sampai tuntas. setelah kembali, saya siap ajak teman-teman komisi turun ke lapangan. masyarakat berhak tahu rencana pembangunan di wilayah mereka,” katanya.
lebih lanjut, agus menegaskan hingga kini belum ada sosialisasi ataupun hearing antara pihak pengembang dan dprd utamanya persoalan amdal.
“amdal-nya belum pernah kami lihat, baik dari dinas lingkungan hidup maupun perkim sampai saat ini. tidak ada sosialisasi, hearing juga belum ada tahu-tahu sudah ada peletakan batu pertama. ini seperti main kucing-kucingan. bagi kami, itu tidak bisa dibenarkan,” pungkasnya.
sebelumnya diberitakan, pengamat kebijakan publik universitas lampung (unila) dr. muhammad thoha b. sampurna jaya menyoroti masih adanya penolakan warga terhadap rencana pembangunan kembali living plaza lampung (lpl) di rajabasa nunyai, kota bandarlampung.
dirinya menilai, pihak pengembang harus membuka secara transparan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) agar masyarakat memahami dampak yang mungkin ditimbulkan dari proyek tersebut.
menurut thoha, amdal bukan sekadar formalitas izin, melainkan dokumen yang harus disertai bukti pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara nyata.
“amdal itu harus dibuktikan, bukan hanya izin. pemantauan lingkungannya seperti apa, masyarakat sekitar juga harus tahu. itu harus disampaikan dalam forum resmi antara pemilik proyek dan masyarakat,” ujarnya saat dimintai tanggapan, senin, 13 oktober 2025.
dia juga menyoroti pertemuan antara pihak pengembang dan tokoh masyarakat beberapa waktu lalu. thoha mempertanyakan apakah dalam pertemuan tersebut aspek amdal telah dibahas secara komprehensif, mengingat kawasan rajabasa dikenal rawan banjir.
“kita bisa melihat dari dua sudut pandang. karena itu, amdal harus dilihat secara menyeluruh—layak atau tidak layak. ada dokumen perencanaan pengelolaan dan pemantauannya. menolak atau menerima proyek itu harus punya dasar yang kuat. kalau ada amdal, ya harus benar dan transparan,” tegasnya.
terkait wacana pembangunan embung yang diusulkan sebagian warga sebagai solusi limpahan air di wilayah tersebut, thoha menilai hal itu dapat membantu mengurangi potensi banjir. namun, kelayakan pembangunan embung juga harus tercermin jelas dalam dokumen amdal.
“embung itu sifatnya membantu limpahan air di wilayah sekitar. tapi kelayakannya harus tergambar jelas dalam analisis dampak lingkungan. semua harus tertulis dan dapat diakses,” jelasnya.
thoha menambahkan, masyarakat yang berhak mengetahui isi amdal tidak hanya warga sekitar lokasi proyek, tetapi juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan seperti wahana lingkungan hidup indonesia (walhi).
“masyarakat itu luas, bukan hanya warga setempat, tapi juga lembaga seperti walhi. mereka berhak melihat dan mengkritisi amdal tersebut, dan pemerintah jangan tinggal diam kalau ada keluhan masyarakat” tandasnya.
sebelumnya diberitakan, tiga tahun berselang embangunan proyek living plaza lampung (lpl) di kawasan nunyai, rajabasa, kembali berlanjut setelah sempat terlihat vakum beberapa waktu lalu. 
sejumlah alat berat kini sudah mulai beroperasi di area proyek, menandakan dimulainya tahap pengerjaan lanjutan. namun, di tengah aktivitas pembangunan tersebut, sejumlah warga sekitar mengeluhkan minimnya pelibatan masyarakat dalam prosesnya. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 11 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan