PKS Gelar Rakernas Bahas Arah Dukungan dan Program Internal

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 10 Nov 2025 - 20:37

Presiden PKS Almuzzammil membuka Rakernas PKS yang diikuti pengurus dari seluruh Indonesia secara daring dan luring. -FOTO JPNN -

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada Senin (10/11).
Kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti hasil musyawarah nasional (munas) partai berwarna putih-oranye tersebut.
“Alhamdulillah, Rakernas ini diikuti oleh seluruh pengurus dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota melalui sistem daring,” ujar Presiden PKS Almuzzammil saat ditemui di sela kegiatan Rakernas partainya.
Legislator DPR RI itu menjelaskan bahwa PKS kini telah membentuk kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
“Semua berjalan dengan baik, aman, dan tanpa kendala. Kami sangat bersyukur atas soliditas struktur partai di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Almuzzammil menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS telah menginstruksikan seluruh struktur di bawahnya untuk mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“PKS merupakan bagian dari koalisi yang mendukung pemerintahan Pak Prabowo,” tuturnya.
Meski demikian, lanjut Almuzzammil, PKS akan tetap bersikap kritis dan memberikan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami berada di koalisi, tetapi tetap menjaga independensi untuk memberi pandangan yang membangun bagi pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Almuzzammil juga memperkenalkan slogan baru PKS, yakni K2P2, sebagai arah kerja partai ke depan. Slogan ini merupakan singkatan dari Kader dan Kaderisasi (K2) serta Pelayanan Publik (P2).
“Melalui semangat pelayanan publik, kami berkomitmen untuk bekerja keras hingga tahun 2029 demi menghadirkan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Semoga langkah ini menjadi ikhtiar terbaik kami,” tutup Almuzzammil. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf mengingatkan seluruh pejabat publik yang berasal dari PKS untuk menjaga nilai-nilai kebaikan.
Muzzammil meminta jajarannya berkontribusi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat.
Pesan tersebut disampaikan secara tegas oleh Muzzammil di hadapan seluruh Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, serta kepala daerah dari PKS dalam acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat (Jakpus).
”Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai itu bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” kata dia dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media.
Muzzammil menyampaikan bahwa pejabat publik dari PKS harus bersih berarti wajib taat pada hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan.
Dia ingin para pejabat tersebut selalu menjaga integritas dengan memastikan prinsip zero case terlaksana dengan baik.
”Kami ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip zero case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” imbuhnya.
Sementara itu, pejabat publik PKS yang peduli bisa diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya, profesional ditandai dengan kesiapan dan kompetensi seluruh pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, kemudian negarawan berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.
”Kami ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” kata dia.
Dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo, Muzzammil menyatakan bahwa PKS harus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.
”Skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” kata dia.
Beberapa proyek yang dijadikan sebagai contoh adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menurut dia, sejak awal PKS sudah menolak pengesahan UU IKN yang dinilai bermasalah secara formil dan materiil. (jpnn/c1/abd)

pks gelar rakernas bahas arah dukungan dan program internal                            jakarta - partai keadilan sejahtera (pks) menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di jakarta pada senin (10/11). kegiatan ini bertujuan menindaklanjuti hasil musyawarah nasional (munas) partai berwarna putih-oranye tersebut. “alhamdulillah, rakernas ini diikuti oleh seluruh pengurus dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota melalui sistem daring,” ujar presiden pks almuzzammil saat ditemui di sela kegiatan rakernas partainya.legislator dpr ri itu menjelaskan bahwa pks kini telah membentuk kepengurusan di tingkat dewan pimpinan wilayah (dpw) di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. “semua berjalan dengan baik, aman, dan tanpa kendala. kami sangat bersyukur atas soliditas struktur partai di seluruh indonesia,” ungkapnya.almuzzammil menambahkan, dewan pimpinan pusat (dpp) pks telah menginstruksikan seluruh struktur di bawahnya untuk mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan presiden prabowo subianto. “pks merupakan bagian dari koalisi yang mendukung pemerintahan pak prabowo,” tuturnya.meski demikian, lanjut almuzzammil, pks akan tetap bersikap kritis dan memberikan masukan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan. “kami berada di koalisi, tetapi tetap menjaga independensi untuk memberi pandangan yang membangun bagi pemerintah,” tegasnya.dalam kesempatan itu, almuzzammil juga memperkenalkan slogan baru pks, yakni k2p2, sebagai arah kerja partai ke depan. slogan ini merupakan singkatan dari kader dan kaderisasi (k2) serta pelayanan publik (p2).“melalui semangat pelayanan publik, kami berkomitmen untuk bekerja keras hingga tahun 2029 demi menghadirkan manfaat bagi masyarakat indonesia. semoga langkah ini menjadi ikhtiar terbaik kami,” tutup almuzzammil. presiden partai keadilan sejahtera (pks) almuzzammil yusuf mengingatkan seluruh pejabat publik yang berasal dari pks untuk menjaga nilai-nilai kebaikan.muzzammil meminta jajarannya berkontribusi menyukseskan program presiden prabowo subianto untuk kesejahteraan rakyat.pesan tersebut disampaikan secara tegas oleh muzzammil di hadapan seluruh anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten, dprd kota, serta kepala daerah dari pks dalam acara bimbingan teknis nasional (bimteknas) pks 2025 di hotel sultan, jakarta pusat (jakpus).”pejabat publik pks harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. nilai-nilai itu bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” kata dia dikutip dari keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media.muzzammil menyampaikan bahwa pejabat publik dari pks harus bersih berarti wajib taat pada hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan.dia ingin para pejabat tersebut selalu menjaga integritas dengan memastikan prinsip zero case terlaksana dengan baik.”kami ingin seluruh pejabat publik pks menjaga integritas dengan prinsip zero case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” imbuhnya.sementara itu, pejabat publik pks yang peduli bisa diwujudkan lewat kepedulian terhadap persoalan rakyat dan upaya serius mencari solusi atasnya, profesional ditandai dengan kesiapan dan kompetensi seluruh pejabat publik dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, kemudian negarawan berarti mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.”kami ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” kata dia.dalam memberikan dukungan kepada pemerintah di bawah presiden prabowo, muzzammil menyatakan bahwa pks harus mengawal dan membantu pemerintah agar tidak terjebak dalam proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal.”skala prioritas pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional,” kata dia.beberapa proyek yang dijadikan sebagai contoh adalah ibu kota nusantara (ikn) di kalimantan timur (kaltim) dan pembangunan kereta cepat jakarta-bandung (kcjb).menurut dia, sejak awal pks sudah menolak pengesahan uu ikn yang dinilai bermasalah secara formil dan materiil. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share