Komisi III DPRD Bandarlampung Jadwalkan Pemanggilan Ulang Pengembang Living Plaza

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 09 Nov 2025 - 20:36

Radar Lampung Baca Koran--

’’Kemarin kita belum dapat kontak manajemen Living Plaza-nya, jadi rapatnya kita re-schedule. Sekretariat masih berupaya mencari dan mengonfirmasi ke pihak manajemen,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (30/10).

Seperti yang diutarakan Agus sebelumnya, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap Komisi III yang menolak sementara aktivitas pembangunan Living Plaza beberapa waktu lalu karena dianggap belum memenuhi sejumlah ketentuan teknis di lapangan.

“Kita ingin memastikan bahwa proses pembangunan itu sesuai aturan, terutama terkait izin lingkungan, amdal lalin, dan kesesuaian tata ruang,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi III tidak menutup ruang komunikasi dengan pihak investor, namun tetap mengedepankan aspek kepatuhan terhadap regulasi daerah.

Dia menambahkan, setelah pihak manajemen Living Plaza dapat dikonfirmasi, DPRD akan segera menjadwalkan ulang rapat bersama untuk mendengarkan penjelasan resmi terkait proses pembangunan dan kelengkapan izinnya.

“Saat ini sekretariat sedang menghubungi pihak manajemen. Kalau sudah bisa dikontak, kita akan segera jadwalkan pemanggilan agar permasalahan ini bisa jelas,” pungkas Agus.

Sebelumnya diberitakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menyoroti kelanjutan proyek pembangunan Living Plaza Lampung di Rajabasa Nunyai yang dinilai bermasalah sejak awal penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan bahwa dokumen AMDAL proyek tersebut disusun dengan banyak kontroversi, baik dari masyarakat maupun lembaganya.

Namun, menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung tetap mengesahkan dokumen itu tanpa mempertimbangkan keberatan yang telah disampaikan.

“AMDAL itu dulu disusun dan dibahas dengan penuh kontroversi, baik dari masyarakat maupun dari WALHI. Tapi nyatanya, hal itu tidak dijadikan landasan oleh DLH dalam mengambil keputusan, sehingga AMDAL tetap disahkan dan izin terbit. Ini menunjukkan DLH tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar Irfan, Kamis, 16 Oktober 2025.

Irfan menilai, sikap DLH dan Pemkot Bandarlampung yang meloloskan izin lingkungan untuk proyek tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Pihaknya juga menyayangkan sikap DPRD Kota Bandar Lampung yang dinilai pasif dalam menyikapi persoalan ini.

Menurutnya, DPRD memiliki kewenangan untuk turun langsung meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap izin lingkungan.

“DPRD harusnya bertindak. Mereka memiliki hak untuk meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan. Ini bukan semata soal investasi, tapi soal keselamatan dan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

WALHI Lampung juga mendesak agar DPRD memanggil dan meminta DLH meninjau ulang izin lingkungan proyek Living Plaza Lampung.

komisi iii dprd bandarlampung jadwalkan pemanggilan ulang pengembang living plaza                            bandarlampung — komisi iii dprd bandarlampung kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak pengembang living plaza lampung, setelah pembahasan sebelumnya sempat tertunda.
ketua komisi iii agus djumadi mengatakan pemanggilan digelar pekan ini karena jadwal sebelumnya berbenturan dengan agenda badan anggaran (banang) yang juga diikuti sebagian anggota komisi iii.
“terkait living plaza lampung ini sebenarnya hanya masalah waktu saja. pembahasan sempat tertunda karena sebagian besar anggota komisi iii mengikuti kegiatan banang. jadi minggu ini kami agendakan pemanggilannya,” ujar agus, minggu, 9 november 2025.
agus menjelaskan, hingga kini dprd belum menerima data resmi mengenai nilai investasi proyek tersebut. 
namun, fokus utama dprd adalah memastikan rencana pembangunan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, terutama potensi banjir.
“yang terpenting bagi kami adalah mengetahui site plan mereka secara detail, karena arah aliran air bisa berdampak ke wilayah rajabasa induk dan nunyai,” jelasnya.
tidak menutup kemungkinan, pembahasan nantinya dilakukan bersama komisi i dprd, mengingat persoalan ini melibatkan lintas bidang dan menyangkut kesesuaian tata ruang.
“sejauh ini kami belum berkoordinasi dengan komisi i, tetapi bisa saja nanti rapatnya dilakukan lintas komisi agar pembahasannya lebih komprehensif,” tambah agus.
dprd memastikan sudah mengetahui alamat resmi pengembang dan telah mengirimkan surat pemanggilan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (hearing).
“alamatnya sudah kami dapatkan dan sudah kami surati untuk agenda hearing selanjutnya,” tegasnya.
komisi iii dprd berharap pemanggilan ini dapat memberikan kejelasan mengenai rencana pembangunan living plaza, termasuk pengelolaan lingkungan dan kesesuaian dengan tata ruang kota. 
sebelumnya, komisi iii dprd bandarlampung berencana memanggil manajemen living plaza lampung terkait pembangunan kawasan komersial yang sebelumnya mendapat penolakan dari pihak dewan tersebut.
pemanggilan ini dilakukan untuk meminta klarifikasi serta memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan tata ruang yang berlaku.
ketua komisi iii dprd bandarlampung agus djumadi mengatakan rapat pemanggilan terhadap manajemen living plaza masih dijadwal ulang lantaran hingga kini pihaknya belum mendapat kontak resmi dari manajemen.
’’kemarin kita belum dapat kontak manajemen living plaza-nya, jadi rapatnya kita re-schedule. sekretariat masih berupaya mencari dan mengonfirmasi ke pihak manajemen,” ujar agus saat dikonfirmasi, kamis (30/10).
seperti yang diutarakan agus sebelumnya, pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari sikap komisi iii yang menolak sementara aktivitas pembangunan living plaza beberapa waktu lalu karena dianggap belum memenuhi sejumlah ketentuan teknis di lapangan.
 “kita ingin memastikan bahwa proses pembangunan itu sesuai aturan, terutama terkait izin lingkungan, amdal lalin, dan kesesuaian tata ruang,” ujarnya.
menurutnya, komisi iii tidak menutup ruang komunikasi dengan pihak investor, namun tetap mengedepankan aspek kepatuhan terhadap regulasi daerah.
dia menambahkan, setelah pihak manajemen living plaza dapat dikonfirmasi, dprd akan segera menjadwalkan ulang rapat bersama untuk mendengarkan penjelasan resmi terkait proses pembangunan dan kelengkapan izinnya.
“saat ini sekretariat sedang menghubungi pihak manajemen. kalau sudah bisa dikontak, kita akan segera jadwalkan pemanggilan agar permasalahan ini bisa jelas,” pungkas agus.
sebelumnya diberitakan, wahana lingkungan hidup indonesia (walhi) lampung menyoroti kelanjutan proyek pembangunan living plaza lampung di rajabasa nunyai yang dinilai bermasalah sejak awal penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
direktur eksekutif walhi lampung, irfan tri musri, mengatakan bahwa dokumen amdal proyek tersebut disusun dengan banyak kontroversi, baik dari masyarakat maupun lembaganya. 
namun, menurutnya, dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandar lampung tetap mengesahkan dokumen itu tanpa mempertimbangkan keberatan yang telah disampaikan.
“amdal itu dulu disusun dan dibahas dengan penuh kontroversi, baik dari masyarakat maupun dari walhi. tapi nyatanya, hal itu tidak dijadikan landasan oleh dlh dalam mengambil keputusan, sehingga amdal tetap disahkan dan izin terbit. ini menunjukkan dlh tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujar irfan, kamis, 16 oktober 2025.
irfan menilai, sikap dlh dan pemkot bandarlampung yang meloloskan izin lingkungan untuk proyek tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. 
pihaknya juga menyayangkan sikap dprd kota bandar lampung yang dinilai pasif dalam menyikapi persoalan ini.
menurutnya, dprd memiliki kewenangan untuk turun langsung meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap izin lingkungan.
“dprd harusnya bertindak. mereka memiliki hak untuk meninjau lokasi dan menghentikan aktivitas pembangunan. ini bukan semata soal investasi, tapi soal keselamatan dan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
walhi lampung juga mendesak agar dprd memanggil dan meminta dlh meninjau ulang izin lingkungan proyek living plaza lampung.
selain itu, dprd disebut memiliki hak untuk menegur wali kota bandar lampung apabila dianggap membiarkan atau justru memerintahkan bawahannya menerbitkan izin di lokasi yang dipersoalkan.
“dprd bisa meminta dlh melakukan peninjauan ulang, termasuk menegur wali kota karena membiarkan terbitnya izin lingkungan di lokasi tersebut,” pungkas irfan.
walhi juga menegaskan akan terus memantau proses pembangunan proyek living plaza lampung dan memastikan agar setiap kebijakan pembangunan tetap berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
sebelumnya diberitakan, dinas lingkungan hidup (dlh) kota bandar lampung menyatakan bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) untuk proyek pembangunan living plaza lampung di rajabasa nunyai telah dimiliki pihak pengembang sejak tahun 2021.
hal tersebut disampaikan kepala dlh kota bandar lampung, yusnadi ferianto, saat ditemui pada rabu (15/10/2025). ia menjelaskan bahwa proses amdal tersebut sudah dilakukan beberapa tahun lalu dan sempat tertunda akibat pandemi covid-19.
“ada untuk izin amdal-nya. setahu saya, itu sempat berhenti karena terkena dampak covid-19 dan sekarang dilanjutkan,” ujar yusnadi.
lebih lanjut, yusnadi menyebut bahwa dokumen amdal tersebut disusun sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dlh. ia memastikan bahwa proses penyusunannya sudah melalui tahapan sesuai aturan yang berlaku, termasuk melibatkan masyarakat sekitar ýang diketahui tidak sedikit menolaknya.
“amdal ini prosesnya panjang, dan pasti ada persetujuan masyarakat dalam prosesnya. semua dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
terkait dengan rencana tata letak atau siteplan pembangunan, yusnadi mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
“untuk site plan-nya bisa ditanyakan langsung kepada dinas perumahan dan permukiman rakyat (disperkim). tapi kalau soal amdal, memang sudah ada,” tegasnya.
menanggapi pernyataan komisi iii dprd kota bandar lampung yang mengaku belum mengetahui keberadaan dokumen amdal proyek tersebut, yusnadi menjelaskan bahwa kemungkinan hal itu terjadi karena adanya pergantian periode keanggotaan di dprd.
“mungkin itu karena periode sebelumnya. yang belum tahu ini mungkin dari periode baru,” singkatnya. (mel/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 10 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan