Permohonan Sertifikat PTSL Mandek 7 Tahun, Anggota DPRD Lamsel Dorong Warga Lapor Polisi

permohonan sertifikat ptsl mandek 7 tahun, anggota dprd lamsel dorong warga lapor polisi lampung selatan – anggota dprd lampung selatan agus sartono mempersilakan warga untuk melaporkan oknum yang diduga terlibat dalam terhentinya proses pengurusan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) selama tujuh tahun. informasi yang dihimpun menyebutkan, program ptsl tahun 2018 di desa sidoasri, kecamatan candipuro, ditangani oleh seorang tenaga honorer badan pertanahan nasional (bpn) berinisial ud.  perangkat desa dan kelompok masyarakat (pokmas) disebut selalu berkoordinasi dengan yang bersangkutan terkait kelengkapan berkas. namun, seorang warga berinisial es bersama sekitar 16 pemohon lainnya mengaku belum menerima sertifikat meskipun telah menyerahkan seluruh dokumen dan uang sebesar rp600 ribu kepada ud. ud diketahui bukan pegawai tetap bpn dan telah diberhentikan sekitar tahun 2023. sejumlah warga juga mengaku kesulitan mencari keberadaan ud karena telah menghilang. ’’ud memang dikenal bermasalah, makanya diberhentikan. sampai sekarang banyak yang mencari,” ujar sumber kepada radar lampung, kamis (6/11). menanggapi persoalan ini, anggota dprd lampung selatan agus sartono menyatakan siap membantu warga untuk mengawal proses penyelesaian sertifikat yang mandek. ’’nanti saya coba bantu memfasilitasi sertifikat yang belum selesai dalam proses ptsl,” ujar agus, jumat (7/11). ia menegaskan bakal berkoordinasi dengan bpn serta menemui warga untuk mengetahui duduk persoalan. terkait dugaan keterlibatan oknum honorer ud, agus menyarankan warga untuk menempuh jalur hukum. “kalau tidak bisa diselesaikan oleh oknum pegawai bpn tersebut, silakan warga lapor ke polisi,” tegasnya. sebelumnya, kepala bpn lampung selatan, rizal rasyuddin, mengaku belum dapat menelusuri lebih dalam karena nama yang disebut warga bukan pegawai tetap bpn. “tadi disebutkan ada nama, tetapi itu bukan pegawai tetap kami. kami akan kumpulkan data dan mencari solusi agar sertifikat warga bisa diselesaikan,” ujarnya. rizal menyebut pihaknya berkomitmen menyelesaikan permohonan yang tertunda, sepanjang persyaratannya lengkap dan sesuai ketentuan. sementara itu, ketua lsm pro rakyat, aqrobin am, menilai lambannya penerbitan sertifikat melalui ptsl menunjukkan kurang profesionalnya pelayanan di bpn lampung selatan. “bpn ini terlalu banyak persoalan. kasihan warga yang sudah mengikuti aturan, tetapi justru terhambat karena ulah oknum,” kritiknya. diberitakan sebelumnya, warga desa sidowaluyo, kecamatan sidomulyo, berinisial h dan es mengaku kecewa karena sertifikat yang diajukan melalui ptsl sejak awal 2018 tak kunjung terbit. padahal, sertifikat hak milik untuk kerabat mereka dengan berkas serupa justru selesai di tahun yang sama. “satu sertifikat selesai tahun itu juga, tapi punya kami sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar h. hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu tindak lanjut dari bpn lampung selatan. sebelumnya, kepala kantor pertanahan/bpn lampung selatan (lamsel) rizal rasyuddin mengakui teledor dan meminta maaf. ini berkaitan dengan belum juga terbitnya sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) di desa sidoasri, kecamatan candipuro, selama tujuh tahun. permintaan maaf tersebut disampaikan setelah bpn mengundang para pihak, termasuk pemohon berinisial h dan es, untuk melakukan klarifikasi dan pendalaman data, pasca pemberitaan radar lampung jumat, 31 oktober 2025. ’’dalam hal ini saya sebagai kepala kantor meminta maaf atas nama kantor pertanahan,” kata rizal. dia menjelaskan pertemuan dilakukan sebagai langkah cepat untuk mengurai persoalan ptsl tahun 2018. pihaknya memanggil kepala desa, kelompok masyarakat (pokmas), serta pemohon terkait.  dalam proses identifikasi ditemukan sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga bpn meminta data tambahan kepada pemohon. ’’ada data dari pengadu yang perlu dilengkapi dan ada data di kami yang sedang dicari karena ini data lama,” katanya. bpn memberi waktu 7 hari untuk melengkapi dokumen dan melanjutkan proses penyelesaian. menurut rizal, bukan hanya es yang mengalami kendala, tetapi ada belasan pemohon lain dari program ptsl 2018 yang juga belum selesai. ’’semangatnya semua harus diselesaikan. bukan hanya satu pemohon,” tegasnya. rizal juga menyoroti kurangnya komunikasi antara pemohon dan pihak terkait di tingkat desa, yang memperpanjang proses penyelesaian aduan. bpn telah menyiapkan beberapa opsi penyelesaian, mulai dari menelusuri kembali dokumen ptsl lama hingga memasukkan berkas ke program pensertifikatan berikutnya bila diperlukan. “ada plan a dan plan b. semua kami analisa sesuai aturan,” ujarnya. ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyalahkan pejabat sebelumnya dan lebih fokus pada penyelesaian layanan kepada masyarakat. “tugas kami mencari solusi, bukan menyalahkan yang terdahulu,” tutup rizal. bpn lampung selatan memastikan akan menindaklanjuti seluruh residu ptsl dengan mengacu pada instruksi kementerian atr/bpn untuk mempercepat penyelesaian sertifikat yang tertunda.  sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat (lsm) pro rakyat menilai pelayanan badan pertanahan nasional (bpn) lampung selatan (lamsel) masih semrawut dan tidak memikirkan nasib warga.  ini menyusul mencuatnya kasus permohonan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) yang tak kunjung selesai sampai tujuh tahun. kasus ini bermula dari keluhan warga desa sidowaluyo, kecamatan sidomulyo, berinisial h. ia menyebut sang istri, es, mengajukan penerbitan sertifikat melalui program ptsl, tetapi hingga kini belum ada kejelasan sejak pengajuan pada tahun 2018. ketua lsm pro rakyat, aqrobin a.m., menilai lambatnya proses tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pelayanan penerbitan sertifikat. ’’bpn ini terlalu banyak persoalan. kami tidak menuduh, tetapi secara lembaga terlihat kusut dan harus disikapi. kasihan warga yang sudah menunggu bertahun-tahun,” kata aqrobin saat dikonfirmasi, rabu (5/11). ia mengatakan program ptsl digulirkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh legalitas tanah, tetapi dalam praktiknya sering terkendala. ’’warga sudah mengikuti aturan, namun prosesnya terhambat dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. banyak oknum yang melenceng dan ini tidak boleh didiamkan,” tegasnya. melihat persoalan ini, pihaknya menyatakan siap mengambil langkah lebih jauh untuk mengawal kasus tersebut. “kami siap mengevaluasi kinerja bpn lampung selatan. bila perlu kami bersurat ke kementerian atr/bpn, komisi ii dpr ri, dan pihak terkait lainnya,” tambahnya. aqrobin juga menilai, kekosongan tanggung jawab sering terjadi saat terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan bpn. “sering kali masalah lama dibiarkan dengan alasan bukan terjadi pada masa jabatannya. justru karena baru, seharusnya berani membereskan yang tidak benar,” kata dia. ia menyatakan siap mendampingi warga yang kesulitan dalam proses penerbitan sertifikat, sepanjang ada permintaan dari masyarakat. “kami akan membantu sebisa mungkin. lembaga kami sah dan punya jaringan ke kanwil bpn. kalau kedekatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, kenapa tidak,” ujarnya. diketahui, h dan es mengajukan sertifikat lahan sawah seluas hampir setengah hektare melalui program ptsl pada awal 2018. dalam pengajuan tersebut, lahan dipecah menjadi dua sertifikat atas nama ra dan es. ’’persyaratan sudah lengkap dan diajukan lewat kantor desa sidoasri, kecamatan candipuro,” kata h. namun, meski datanya diajukan bersamaan, sertifikat atas nama ra terbit pada tahun yang sama, sementara sertifikat es belum selesai hingga sekarang.  (hdk/c1/abd)  

Tag

• # sertifikattanah
• # dprdlamsel
• # lampungselatan
• # hukum
• # bpn
• # ptsl

Share

• 
• 
• 
• 
•