Menkes Lapor, Indonesia Diguyur Rp11,4 Triliun Dana Hibah Kesehatan dari Mitra Global

JAKARTA -  Menteri Kesahatan atau Menkes Budi Gunadi lapor, Indonesia Diguyur Rp11,4 Triliun Dana Hibah Kesehatan dari Mitra Global.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa komitmen dana hibah sektor kesehatan Indonesia yang didapat dari berbagai mitra global sepanjang kurun 2021-2025 mencapai Rp 11,4 triliun.

Laporan itu disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan pemaparan dalam agenda Indonesia Health Partners Meeting di Bali, Senin (18/12).

"Anda dapat melihat bahwa Indonesia menerima hampir lebih dari Rp11 triliun. Ini pertama kalinya saya mengulas secara pribadi apa saja angkanya," kata dia dilansir Antara.

BACA JUGA:Klaim Pemerintah, Pasokan BBM, Elpiji hingga Listrik Aman saat Nataru

"Karena nya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah berjasa untuk Indonesia," katanya.

Budi mengatakan, komitmen tersebut diraih tidak hanya selama masa pandemi Covid-19 yang bergulir sejak tiga tahun terakhir.

Tapi diharapkan berlanjut hingga 2025. Dalam bahan pemaparannya ditampilkan sejumlah mitra global yang berkontribusi pada dana hibah sektor kesehatan di Indonesia.

Dana hibah terbesar dilaporkan Budi berasal dari Global Fund sebagai lembaga keuangan internasional yang berdedikasi mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk program penanggulangan berbagai penyakit.

BACA JUGA:618.5 Ton Emisi Karbon Terpangkas karena Dua PLTS PT Bukit Asam

Diantaranya AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria. Total dana hibah yang digelontorkan mencapai 42,1 persen.
Berikutnya adalah Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) sebesar 33,2 persen.

Kemudian UNICEF sebesar 4,3 persen. Sebesar 3,9 persen dana hibah juga diterima Indonesia dari organisasi internasional untuk peningkatan akses terhadap vaksin bernama GAVI.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) juga berkontribusi menggelontorkan hibah untuk Indonesia mencapai 2,4 persen.

Kemudian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 2 persen, dan Pemerintah Jepang sebesar 2 persen.