Realisasi APBD Lampung Tertinggi Dalam Lima Tahun Terakhir

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 13 May 2025 - 21:00

Radar Lampung Baca Koran--

realisasi apbd lampung tertinggi dalam lima tahun terakhir                             bandarlampung - realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pemerintah provinsi (pemprov) lampung tahun anggaran 2025 di bawah kepemimpinan gubernur rahmat mirzani djausal menunjukkan capaian yang positif.
itu terbukti dari realisasi apbd lampung tahun anggaran 2025 per 10 mei menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
baca juga:gubernur desak bumn turun tangan bangun lampung
dari sisi pendapatan, berdasarkan data yang diterima radarlampung.co.id, realisasi pada tanggal 10 mei (year on year) dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2021 sebesar rp 1,88 triliun (25,02 persen); 2022 sebesar rp 2,04 triliun (29,50 persen). tahun 2023 sebesar rp 2,00 triliun (24,83 persen); tahun 2024 sebesar rp 2,04 triliun (23,72 persen); dan tahun 2025 sebesar rp2,25 triliun (30,23 persen).
data tersebut menggambarkan per 10 mei periode 2021-2024, realisasi pendapatan berada pada range 23 persen sampai 29 persen dengan nilai realisasi sebesar rp 1,88 triliun sampai rp 2,04 triliun.
sedangkan pada 2025 per 10 mei, realisasi pendapatan provinsi lampung mencapai 30,23 persen dengan nilai sebesar rp 2,25 triliun. capaian di tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
dari sisi belanja, capaian realisasi, pada 10 mei (year on year) dalam lima tahun terakhir sebagai berikut, yaitu tahun 2021 sebesar rp 1,38 triliun (18,34 persen); 2022 sebesar rp 1,35 triliun (19,02 persen).
tahun 2023 sebesar rp 1,42 triliun (17,24 persen); 2024 sebesar rp 1,82 triliun (20,82 persen); dan tahun 2025 sebesar rp 1,85 triliun (24,62 persen).
data tersebut menggambarkan bahwa per tanggal 10 mei periode 2021-2024, realisasi belanja berada pada range 17 persen sampai 20 persen dengan nilai realisasi sebesar rp 1,35 triliun sampai rp 1,82 triliun.
sedangkan pada 2025 per 10 mei, realisasi belanja provinsi lampung mencapai 30,23 persen dengan nilai sebesar rp 2,25 triliun. hal ini menunjukkan bahwa capaian realisasi belanja pemprov lampung di tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
gubernur lampung rahmat mirzani djausal mengatakan, selain data perbandingan lima tahun terakhir, pemprov lampung juga telah menunjukan percepatan realisasi yang signifikan dalam tiga bulan terakhir.
dari data yang di rilis oleh kementerian dalam negeri (kemendagri) per februari 2025, realisasi pendapatan sebesar 8,83 persen, sedangkan per 10 mei 2025 telah meningkat hingga mencapai angka 30,32 persen. 
begitu pula dari sisi realisasi belanja, kata mirza, dari hanya 5,67 persen per februari, per 10 mei 2025 telah mencapai 24,62 persen.
"melalui capaian itu, pemerintah provinsi lampung telah menunjukkan komitmen yang kuat dan kinerja keuangan yang optimal untuk membiayai pembangunan di seluruh wilayah lampung," ujar mirza melalui keterangan tertulis yang diterima radarlampung.co.id, minggu 11 mei 2025.
lanjut mirza, pemprov lampung meyakini bahwa dengan berbagai inovasi yang saat ini dilakukan dalam upaya mengakselerasi pendapatan daerah, target pendapatan yang telah direncanakan akan tercapai guna membiayai pembangunan provinsi lampung ke depan.
sementara, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) lampung, marindo kurniawan mengatakan, realisasi pendapatan dan belanja ini diluar dana bantuan operasional sekolah (bos) dan badan layanan umum daerah (blud).
"karena dalam struktur anggaran dana bos dan blud yang pengelolaannya tidak melalui kas daerah yang nilainya saat ini mencapai lebih dari rp 350 miliar," ujar marindo kurniawan melalui keterangan tertulis yang diterima radarlampung.co.id, minggu 11 mei 2025.
kata marindo kurniawan, realisasi terhadap pengelolaan keuangan diluar kas daerah tersebut, terutama dana bos masih dalam tahap pengesahan. hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan dana bosp yang dilakukan setiap 1 semester.
namun demikian, disampaikan marindo kurniawan, secara de facto revolving terhadap penerimaan dan pengeluaran dana bos dan blud telah terealisasi sehingga masuk dalam perhitungan realisasi apbd pemerintah daerah.
"melihat dari keseluruhan realisasi terhadap pengelolaan keuangan baik melalui rkud (rekening kas umum daerah) maupun diluar rkud, saat ini provinsi lampung telah mencapai 30,23 persen untuk realisasi pendapatan dan 24,62 persen untuk realisasi belanja," ucapnya.
lanjut marindo kurniawan, jika nilai keseluruhan tersebut sudah terlaporkan ke kementerian dalam negeri, maka realisasi apbd provinsi lampung berada di atas rata-rata nasional.
"nilai realisasi keseluruhan tersebut, secara utuh akan dilaporkan dan di rilis pada periode rapat koordinasi berikutnya," tuturnya.
tidak hanya melihat dari fenomena realisasi tersebut, menurut marindo kurniawan, pengelolaan keuangan di pemprov lampung juga menunjukan kinerja yang baik dan optimal. hal ini dapat dilihat dari jumlah uang yang berada di kas daerah pada setiap harinya tidak lebih dari 0,03 persen. 
lebih lanjut dirinya menyampaikan, pemprov lampung saat ini selalu dapat mengoptimalkan semua penerimaan yang masuk setiap harinya untuk didistribusikan menjadi belanja daerah.
terpisah, akademisi dan peneliti keuangan publik universitas lampung (unila) dr. saring suhendro, s.e.,m.si., ak.,ca. dan juga pengurus ikatan sarjana ekonomi indonesia (isei) lampung mengatakan, realisasi apbd pemerintah provinsi (pemprov) lampung yang rendah sempat ramai terdengar.
itu setelah forum nasional percepatan realisasi apbd yang digelar kementerian dalam negeri (kemendagri) pekan ini. bahkan, data per 7 mei 2025 menyebut pemprov lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional.
namun, jika dilihat data terbaru per 10 mei 2025, ternyata faktanya berubah drastis. realisasi pendapatan pemprov lampung justru melonjak jadi 30,23 persen, dan belanja daerah pun tembus 24,62 persen, bahkan data ini menunjukkan pencapaian di atas rata-rata nasional.
selain itu, bukan hanya membaik, bahkan, capaian tertinggi yang diterima pemprov lampung dalam lima tahun terakhir. lantas dari mana lonjakan tersebut datang? 
saring suhendro menjelaskan, jika dibandingkan capaian per 28 februari 2025 lalu, pendapatan daerah baru menyentuh 8,83 persen dan belanja 5,67 persen. dalam waktu dua bulan saja (maret-april), realisasinya naik lebih dari 21 poin persentase untuk pendapatan dan hampir 19 poin untuk belanja. 
"ini bukan peningkatan biasa, namun ini akselerasi fiskal yang luar biasa," ujar saring suhendro melalui keterangan tertulis yang diterima radarlampung.co.id, senin 12 mei 2025.
"kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi, jawabannya sederhana, yaitu kepemimpinan yang adaptif dan manajemen fiskal yang lincah," sambungnya.
menurut saring suhendro, gubernur lampung rahmat mirzani djausal, tidak memilih untuk menyalahkan atau membela diri saat ditegur pusat.
“beliau langsung mengarahkan percepatan di tiga titik krusial, yaitu menyesuaikan penatausahaan kas dengan jadwal pembangunan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi,” katanya.
kemudian, mengintegrasikan penggunaan dana bos dan blud ke dalam sistem pelaporan realisasi; dan menjaga efisiensi perputaran kas, supaya dana yang masuk segera bekerja untuk masyarakat. "ketika daerah lain masih sibuk mempersiapkan kegiatan, pemprov lampung justru sudah mengeksekusinya," tuturnya.
langkah inilah menurut saring suhendro, disebut dengan shock response, yaitu tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. bahkan mendagri tito karnavian sendiri menekankan bahwa belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi, dan pemprov lampung menjawab itu bukan dengan retorika, tapi dengan angka.
“pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, melainkan yang cepat belajar dan memperbaiki,” ujar seorang akademisi keuangan publik dari unila yang menilai strategi fiskal pemprov lampung sebagai praktik reformasi yang tidak defensif, tetapi solutif dan dinamis.
"jadi, kalau hari ini orang bertanya, apa kabar realisasi apbd lampung? jawabannya adalah dari yang disebut tertinggal, kini justru jadi contoh percepatan fiskal yang patut dicontoh," sambungnya.
lanjut saring suhendro, dalam kerangka tata kelola keuangan daerah, capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang cepat dan berbasis data mampu mengoreksi persepsi negatif publik. 
’’lebih dari sekadar membelanjakan anggaran, pemprov lampung telah menunjukkan bagaimana fiscal leadership bisa dijalankan secara efektif melalui instrumen manajemen kas dan akuntabilitas kinerja anggaran," tuturnya. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 14 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan