Hasto Didakwa Suap dan Rintangi Penyidikan KPK

Reporter: |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 14 Mar 2025 - 17:11

SIDANG PERDANA: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang dakwaan perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan caleg PDIP Harun Masiku. Jaksa menyebut bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam handphone aga-FOTO AYU NOVITA/DISWAY -

hasto didakwa suap dan rintangi penyidikan kpk                            // hasto: saya adalah tahanan politik
jakarta - sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan hasto kristiyanto menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pusat pada jumat (14/3) pukul 09.00 wib. sidang berlangsung di ruang muhammad hatta ali dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (jpu).
hasto didakwa melakukan suap dan perintangan penyidikan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan calon legislatif (caleg) pdip harun masiku dan mantan komisioner kpu wahyu setiawan.
menurut jpu, tindakan hasto untuk menghalangi penyidikan kpk berlangsung sejak desember 2019 hingga juni 2024.
berdasarkan dakwaan, hasto diduga memerintahkan stafnya, kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap wahyu setiawan. langkah itu disebut sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti.
’’terdakwa memberikan perintah kepada harun masiku melalui nurhasan untuk merendam telepon genggam milik harun masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh kpk terhadap wahyu setiawan,” ujar jaksa dalam sidang.
selain itu, hasto juga disebut memerintahkan harun masiku untuk bersembunyi di kantor dpp pdi-p guna menghindari upaya penangkapan oleh kpk.
baca juga:sengketa psu memanas, partai demokrat gugat kpu pesawaran
pada 10 juni 2024, kpk mengirimkan surat panggilan kepada hasto dan kusnadi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus harun masiku. namun, sebelum pemeriksaan berlangsung, hasto diketahui menitipkan ponselnya kepada kusnadi.
“saat penyidik kpk menanyakan keberadaan ponsel terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki ponsel,” ungkap jpu.
jaksa menilai tindakan hasto ini merupakan bentuk perintangan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999.
sebanyak 12 jaksa penuntut umum hadir untuk menangani kasus ini. di sisi lain, hasto telah menyiapkan 17 pengacara untuk membela dirinya di persidangan.
hakim ketua rios rahmanto yang memimpin jalannya sidang menegaskan bahwa sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak jaksa.
kasus tersebut menjadi perhatian publik karena terkait dengan kasus besar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
termasuk dugaan keterlibatan harun masiku yang hingga kini masih berstatus buron. sidang lanjutan dijadwalkan akan digelar pada pekan depan di pengadilan tipikor jakarta pusat.
sementara, sekretaris jenderal (sekjen) pdi perjuangan hasto kristiyanto menyebut bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum komisi pemberantasan korupsi (kpk) merupakan produk daur ulang dari perkara yang telah inkrah. 
hal ini disampaikan oleh hasto ketika akan memulai sidang perdananya terkait kasus suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri 2019-2024 dan perintangan penyidikan harun masiku di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri jakarta pusat, jumat, 14 maret 2025.
baca juga:pemkot bandar lampung bayar thr, tukin, dan gaji ke-13 lebih awal
“saya sudah membaca cermat terhadap surat dakwaan dan hampir semuanya merupakan suatu produk daur ulang, jadi semua merupakan produk daur ulang terhadap suatu perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah,” ucap hasto.
hasto mengatakan terdapat banyak manipulasi fakta-fakta hukum berupa minimal 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah. 
selain itu, hasto juga menyatakan bahwa kpk telah sengaja untuk menggugurkan praperadilan kedua yang diajukan olehnya dengan mengebut proses p21. 
“proses p21 di kpk rata-rata 120 hari tetapi saya sengaja dikebut hanya kurang lebih 2 minggu, mengapa? sebab untuk menggugurkan proses praperadilan yang kedua,” ujarnya. 
menurut penilaiannya, proses p21 tersebut pun terlalu dipaksakan. 
hasto menjelaskan, pihaknya telah mengajukan saksi yang meringankan, namun saksi yang namanya sudah dikirimkan ke kpk ternyata tidak pernah diperiksa. 
“pada saat p21 saya juga sedang dalam keadaan sakit radang tenggorokan dan kram perut akibat terlalu semangat berolahraga,  tetapi itu pun tetap dipaksakan sehingga hak-hak sebagai terdakwa telah sengaja dilanggar,” lanjut hasto. 
“dan ini adalah suatu pelanggaran ham yang sangat serius,” imbuhnya. 
hasto mengklaim bahwa persoalan yang dihadapinya tidak ada kerugian negara, disamping itu, menurut hasto, memproses kembali perkara yang sudah inkrah nyata menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya. 
karenanya, hasto menyatakan sikap tidak akan berubah. ia menilai apa yang terjadi kepadanya adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum karena kepentingan kekuasaan di luarnya. ’’jadi, saya adalah tahanan politik,” tekannya. (disway/c1/yud)