Anggaran IKN 2025 Diblokir, Pembangunan Tertunda

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 07 Feb 2025 - 10:06

RAKER: Menteri PU, Dody Hanggodo setelah mengikuti raker bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2). Kepada wartawan Dody menyampaikan anggaran IKN tahun 2025 saat ini masih diblokir. -Foto Instagram Kementerian PU-

anggaran ikn 2025 diblokir, pembangunan tertunda                             jakarta  - menteri pekerjaan umum (pu) dody hanggodo mengungkap anggaran untuk pembangunan ibu kota nusantara (ikn) masih diblokir.
karena hal tersebut kata dody, ia belum bisa menyampaikan perkembangan realisasi anggaran untuk ikn tahun 2025.
"realisasi anggaran ikn kayaknya belum ada. anggaran kita diblokir semua, kok tanya progress?, anggarannya nggak ada," kata dody setelah rapat kerja kementerian pu dengan komisi v dpr di gedung dpr, kompleks parlemen, senayan, jakarta, kamis (6/2).
dody memahami anggaran negara saat ini banyak difokuskan untuk program-program prioritas pemerintahan prabowo subianto dan gibran rakabuming raka.
ia pun berkelakar salah satunya untuk program makan siang menteri.
"progresnya, buat beli makan siangnya pak menteri, itu progresnya," kelakar dody.
pada saat raker kementerian pu dengan komisi v dpr ri, dody memaparkan data progres ikn nusantara per 31 desember 2024 dengan total pagu anggaran mencapai rp 40,29 triliun.
anggaran tersebut meliputi pengadaan sumber daya air rp 1,45 triliun dan bina marga rp 18,32 triliun. kemudian, cipta karya rp12,09 triliun dan perumahan rp 8,43 triliun.
dody mengaku kementeriannya memotong anggaran dalam rangka efisiensi hingga rp 81,38 triliun.
pemangkasan bentuk eksekusi instruksi presiden prabowo subianto terkait efisiensi anggaran.
awalnya pagu daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) kementerian pu sebesar rp 110,95 triliun. namun saat ini pagunya turun menjadi hanya rp 29,57 triliun.
diketahui efisiensi besar-besaran pada kementerian pu dikhawatirkan berimbas pada pembatalan beberapa proyek infrastruktur, baik yang terkait dengan pembangunan fisik maupun kegiatan non-prioritas.
kekhawatiran itu diungkapkan oleh lasarus ketua komisi v dpr ri dalam raker bersama kementerian pu tersebut.
ia dengan gamblang mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pemangkasan anggaran besar-besaran pada kementerian pu.
namun ia menegaskan kewenangan penetapan pagu indikatif merupakan kewenangan penuh pemerintah.
“kalau saya ditanya setuju nggak anggaran menteri pu sebesar itu? 1000% saya bilang saya tidak setuju! tapi bukan kewenangan saya, saya bukan presiden. masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah,” kata lasarus. 
hal senada juga  diungkapkan oleh wakil ketua komisi v dpr ri, robert rouw ia mengatakan pesimis terhadap anggaran yang kecil dan khawatir aspirasi daerah tidak bisa terealisasi.
ia menegaskan sebagai anggota dewan, mereka dibebani sumpah jabatan untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan berharap hal itu dapat diakomodir dalam pembahasan anggaran yang akan datang.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan