Insentif Disiapkan untuk Dongkrak Kinerja Industri Otomotif Indonesia

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 22 Jan 2025 - 23:00

Mobil listrik BYD Dolphin--FOTO ISTIMEWA

insentif disiapkan untuk dongkrak  kinerja industri otomotif indonesia                            jakarta – industri otomotif masih menghadapi tantangan yang cukup berat pada 2025. ini setelah sepanjang 2024 terbukti lesu.
tidak hanya terbentur dengan pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor, pada 2025 kinerja industri otomotif diproyeksi bisa menurun karena beberapa hal lain. di antaranya implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (ppn) serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
 
direktur jenderal industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ilmate) setia darta menjelaskan, sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pdb nasional, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar rp4,21 triliun pada 2024. 
 
"ini berimbas ke sektor backward linkage rp4,11 triliun dan sektor forward linkage rp3,519 triliun,” katanya dilansir dari laman resmi kementerian perindustrian (kemenperin).
 
menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi indonesia dan tantangan yang dihadapi pada 2025, kemenperin secara aktif menyampaikan usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. 
 
beberapa usulan insentif itu, antara lain, ppnbm ditanggung pemerintah (ppnbm dtp) untuk kendaraan hybrid (phev, full, mild) sebesar 3 persen.
selain itu, insentif ppn dtp untuk kendaraan ev sebesar 10 persen untuk mendorong industri kendaraan listrik serta penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen pkb dan bbnkb. 
"saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen pkb dan bbnkb. kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional dan menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap setia.
ke-25 provinsi itu, di antaranya jawa timur, jawa barat, banten, jawa tengah, dij, ntb, bali, kepulauan riau, sumatera utara, sumatera selatan, kalimantan selatan, kalimantan timur, dan sulawesi selatan.
sekretaris umum gabungan industri kendaraan bermotor indonesia (gaikindo) kukuh kumara menuturkan, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah. termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.
 
“dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor yang terlihat pada peningkatan penjualan. ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan,” jelas kukuh.
 
gaikindo, kata kukuh, meminta semua kendaraan berteknologi elektrifikasi (xev), meliputi hev, phev, dan bev diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (co2) dan bahan bakar minyak (bbm).
 
“meningkatnya perkembangan pasar xev dapat memberikan dampak pada pendalaman industri untuk xev juga potensi peningkatan ekspor xev,” imbuhnya.
 
sementara pengamat otomotif lpem universitas indonesia, riyanto, menyatakan bahwa pasar mobil membutuhkan intervensi cepat karena kondisi semakin berat.
 
perbaikan fundamental berupa penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang. berdasarkan hitungan lpem universitas indonesia, pemberian insentif bakal berdampak positif terhadap ekonomi.
 
kontribusi industri mobil baik langsung dan tidak langsung terhadap produk domestik bruto (pdb) akan mencapai rp177 triliun dengan tarif ppnbm 10 persen. lalu rp181 triliun dengan ppnbm 7,5 persen, rp185 triliun ppnbm 5 persen, dan rp194 triliun dengan ppnbm 0 persen dibandingkan skema business as usual rp168 triliun.
 
selain itu, akan ada tambahan tenaga kerja otomotif sebanyak 7.740 orang dengan ppnbm 10 persen, lalu 11.611 orang (7,5 persen) 15.481 orang (5 persen), dan 23.221 orang (0 persen). 
 
riyanto juga mengusulkan ppnbm mobil murah tahun ini bisa dikembalikan ke 0 persen dari saat ini 3 persen. “insentif ppnbm untuk mobil pertama layak dipertimbangkan, bersama lokalisasi, ekspor, dan litbang karena bakal berimbas positif terhadap industri otomotif,” ungkapnya. (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 23 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan