Libur Nataru Peredaran Uang Diprediksi Capai Rp130 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memprediksi uang kartal yang beredar selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) akan tumbuh sebesar 6 persen, mencapai Rp138,19 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, angka tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp130,37 triliun.

Tetapi, pertumbuhan tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan 11 persen pada periode yang sama tahun lalu.

"Beberapa faktor memengaruhi perlambatan pertumbuhan peredaran uang kartal ini," ungkap Bhima kepada Disway (Grup Radar Lampung), Minggu 15 Desember 2024.

Salah satunya kata Bhima adalah pelemahan daya beli masyarakat, terutama dari kelompok menengah.

Selain itu kata Bhima, kendati terdapat penurunan harga tiket pesawat baru-baru ini, dampaknya terhadap minat berwisata terbilang masih kurang signifikan.

"Sebagian besar masyarakat sudah memesan tiket 1-3 bulan sebelum pengumuman penurunan tarif," tambahnya.

Faktor lain yang turut memengaruhi konsumsi masyarakat yakni antisipasi kenaikan harga barang dan jasa awal tahun depan.

Hal ini dipicu dengan beberapa kebijakan pemerintah, seperti peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, lalu kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Kondisi ini mengubah perilaku belanja masyarakat, khususnya untuk barang sekunder dan tersier, termasuk sektor jasa seperti liburan,” tambahnya.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2024 pun diprediksi melambat akibat tren ini.  Diketahui, Bank Indonesia pada libur Panjang Nataru menyiapkan uang tunai sebesar Rp133,7 triliun. 

Jumlah tersebut meningkat 2,56 persen dari realisasi di periode Nataru 2023 yang senilai Rp130,37 triliun.

Sedangkan BRI mempersiapkan uang tunai sebesar Rp 24,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, atau biasa disebut Nataru.

Angka ini sedikit lebih kecil dibandingkan alokasi tahun lalu yang mencapai Rp 25,2 triliun, sejalan dengan evaluasi kebutuhan serta penguatan transaksi digital.