PDIP Klaim Ada Intervensi Kapolda Papua Tengah dalam Rekapitulasi Suara Pilkada 2024

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim telah mengantongi bukti adanya intervensi yang dilakukan oleh Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Papua Tengah 2024.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan intervensi tersebut terjadi saat sidang pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai. Selain itu, Ronny menambahkan sejumlah anggota kepolisian terlibat dalam aksi kekerasan terhadap peserta rapat.

“Kami meminta kepada Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, dan Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” kata Ronny, Minggu (15/12/2024).

Ronny juga mengungkapkan adanya laporan dari masyarakat Paniai yang menyebutkan bahwa Ketua KPUD Paniai turut mengalami diskriminasi dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, Ronny meminta agar masyarakat Papua Tengah, khususnya pendukung PDIP, untuk mengawal proses rekapitulasi suara ini. 

“Kami meminta masyarakat yang mendukung PDI Perjuangan di Papua Tengah untuk mengawal proses ini dan menjaga demokrasi, agar demokrasi tidak dirusak oleh kepentingan politik tertentu,” tegasnya.

Aksi kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat polisi memukuli beberapa orang yang hadir dalam rapat pleno KPU Paniai.

Video tersebut menunjukkan bahwa pada 11 Desember 2024, rapat pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Paniai diinterupsi oleh Kabagops Polres Paniai, yang berbicara dengan nada tinggi dan menggebrak meja di dekat pimpinan KPU Paniai. Kericuhan pun tak dapat dihindari, dan aparat polisi malah ikut terlibat dalam keributan tersebut.

Dari kronologi yang dihimpun oleh PDIP, rekapitulasi suara untuk Pilkada Kabupaten Paniai dan Papua Tengah berjalan lancar hingga pukul 09.30 WIT. Namun, kericuhan mulai terjadi saat penghitungan suara dari Distrik Wegemuka pada sekitar pukul 10.30 WIT.

 Hal ini dipicu oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Wilem Wandik, serta saksi dari Cabup Paniai, Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti, yang memprotes hasil penghitungan suara.

Aparat keamanan kemudian memasuki ruang rapat, termasuk Kapolres Paniai Kompol Deddy A. Puhiri dan anggota lainnya, yang datang dengan kelengkapan senjata. Kericuhan terus berlanjut karena saksi-saksi memaksa agar rekapitulasi ditunda. 

Polisi kembali memasuki ruangan, dan Kabagops Polres Paniai, AKP Hendry Joedo, terekam mengancam lima komisioner KPUD Paniai untuk tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi objek keberatan saksi.

Akhirnya, rapat pleno dipindahkan ke Kabupaten Nabire, namun di sana situasinya justru semakin memburuk. Video berikutnya menunjukkan sejumlah orang yang bukan peserta rapat memasuki ruangan dan mengacaukan jalannya rekapitulasi. 

Polisi yang seharusnya mengamankan jalannya rapat justru tampak tidak mampu mencegah kekacauan tersebut.