DKPP Pemberhentikan Tetap 66 Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Melanggar Etika

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 15 Dec 2024 - 22:18

JATUHKAN SANKSI: DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 66 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika, baik di tingkat pusat maupun daerah.-FOTO HUMAS DKPP -

dkpp pemberhentikan tetap 66 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika                            yogyakarta - dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) sepanjang 2024 telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada 66 penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang terbukti melakukan pelanggaran.
’’sebanyak 66 orang diberhentikan tetap, baik dari penyelenggara pusat maupun daerah,” kata ketua dkpp heddy lugito saat konferensi pers laporan kinerja dkpp tahun 2024 di yogyakarta, jumat (14/12).
heddy menjelaskan bahwa mayoritas sanksi pemberhentian tetap diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara, seperti masih menjadi anggota partai politik namun terdaftar di kpu.
“itu yang paling banyak, mereka biasanya berkaitan dengan seleksi. mereka masih anggota partai politik, tetapi ternyata menjadi anggota kpu,” ungkap heddy.
selain itu, sejumlah penyelenggara diberhentikan tetap karena terbukti mengubah hasil pemilu dengan menggeser perolehan suara. heddy menyayangkan masih adanya oknum kpu dan bawaslu yang terlibat dalam kecurangan tersebut.
“ini menjadi perhatian kita semua bahwa masih ada penyelenggara pemilu yang menggadaikan integritasnya dengan menggeser suara,” kata heddy.
penyelenggara lainnya juga dijatuhi sanksi pemberhentian tetap akibat terlibat dalam kasus asusila atau suap. menurut heddy, kasus asusila dan suap biasanya terjadi saat tahapan pemilu tengah sibuk, seperti saat penghitungan suara atau bahkan dijanjikan sebelumnya.
“suap terjadi saat penghitungan suara atau bahkan sebelum penghitungan. ini yang paling banyak,” jelas heddy.
selain pemberhentian tetap, terdapat pula 15 penyelenggara pemilu yang hanya diberhentikan dari jabatannya, namun tetap bertugas sebagai anggota, seperti kasus ketua kpu jawa barat yang diberhentikan sebagai ketua, namun tetap menjadi anggota kpu.
sejak januari hingga 9 desember 2024, dkpp telah menerima 687 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp), dengan pengaduan terbanyak terjadi pada bulan maret (98), mei (79), oktober (73), april (72), dan november (72).
“dkpp sudah sangat maksimal menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya sebagai lembaga yang menjaga muruah, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu di tahun politik ini,” ujar heddy lugito.
sebelumnya, dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) akhirnya memberhentikan fery triatmojo secara tetap dari jabatannya sebagai anggota kpu kota bandarlampung. 
keputusan itu diumumkan oleh ketua dkpp ri heddy lugito dalam sidang yang berlangsung di kantor dkpp ri, jakarta, senin (2/9), melalui live facebook.
heddy menegaskan dkpp telah memutuskan untuk mengabulkan seluruh aduan yang masuk dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada fery triatmojo sebagai anggota kpu bandarlampung terhitung sejak keputusan ini dibacakan.
diketahui, kasus ini dilaporkan oleh ketua bawaslu lampung iskardo p. panggar serta para anggota bawaslu lainnya, yakni suheri, imam bukhori, tamri, ahmad qohar, gistiawan, dan hamid badrul munir. 
mereka mengadukan fery triatmojo terkait dugaan penerimaan suap sebesar rp530 juta dari m, erwin nasution, calon anggota dprd bandarlampung dari pdip untuk dapil iv, yang diduga dimaksudkan agar erwin dapat terpilih dalam pemilu 2024.
menurut dkpp, tindakan fery yang menjalin komunikasi dan membuat komitmen dengan peserta pemilu atau pihak yang berkepentingan dalam pemilihan, sebagaimana tercermin dalam rekaman suara berdurasi 24 menit 35 detik, adalah pelanggaran hukum dan etika.
kami menilai bahwa bukti yang diajukan dalam aduan, termasuk rekaman suara, keterangan saksi, serta dokumen lainnya, membuktikan adanya pelanggaran,” jelas heddy.
dkpp juga menilai bahwa jawaban fery triatmojo tidak dapat membantah tuduhan secara memadai. ia dianggap melanggar berbagai pasal dalam peraturan dkpp nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu, termasuk pasal 6, 8, 10, 12, dan pasal 14.
setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan dokumen yang ada, dkpp memutuskan bahwa fery triatmojo terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu,” tutup heddy.
sebelumnya, dkpp akan menggelar sidang putusan untuk tujuh perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) pada senin, 2 september 2024, pukul 10.00 wib. 
salah satu perkara yang akan diputuskan adalah kasus nomor 83-pke-dkpp/v/2024 yang melibatkan komisioner kpu bandar lampung, fery triatmojo.
tim pemeriksa daerah (tpd) dkpp provinsi lampung, yusdianto, mengonfirmasi bahwa sidang tersebut akan membacakan putusan untuk fery triatmojo. 
“silakan disaksikan besok, dkpp akan membacakan putusan untuk komisioner kpu bandar lampung,” kata yusdianto pada minggu, 1 september 2024.
diketahui, perkara ini diajukan oleh ketua bawaslu lampung, iskardo p. panggar, bersama anggota bawaslu lainnya, yaitu suheri, imam bukhori, tamri, ahmad qohar, gistiawan, dan hamid badrul munir. 
mereka mengadukan fery triatmojo atas dugaan menerima suap sebesar rp530 juta dari calon legislatif dprd kota bandar lampung, m. erwin nasution, agar erwin dapat duduk sebagai anggota dprd pada pemilu 2024.
kasus ini juga melibatkan tiga penyelenggara lainnya, yaitu mantan ketua ppk kedaton heri hilman rizal yang menerima rp130 juta, serta mantan ketua panwascam kedaton erwin aruan dan mantan ketua panwascam way halim, 
septoni, masing-masing menerima rp50 juta. ketiganya telah terbukti melanggar kode etik dan telah dipecat oleh kpu kota bandar lampung dan bawaslu bandar lampung.
sidang pemeriksaan untuk perkara ini dilaksanakan pada 11 juli 2024 di kantor kpu provinsi lampung. 
pengaduan mengklaim bahwa fery menjanjikan kemenangan kepada erwin dengan menerima uang secara bertahap. 
namun, fery membantah semua tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjanjikan atau meminta sesuatu untuk pemilihan legislatif.
sidang ini dipimpin oleh ketua majelis heddy lugito dengan anggota majelis topan indra karsa (unsur akademisi) dan agus riyanto (unsur kpu).  (ant/jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan