Perkada BPHTB dan PBG Gratis Diharapkan Segera Terbit

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 09 Dec 2024 - 21:11

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.-FOTO DOK. KEMENTERIAN PKP -

perkada bphtb dan pbg gratis diharapkan segera terbit                            jakarta - menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait berharap peraturan kepala daerah (perkada) soal bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) gratis terbit dalam waktu dekat.
’’rencananya pagi ini, pak mendagri bersama pak presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman kepala daerah. mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perkada supaya itu (bphtb dan pbg gratis, red) bisa diimplementasikan," kata maruarar dalam rapat kerja komite ii dpd ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (9/12).
 baca juga:kemenhub terapkan sistem contraflow selama libur nataru
lebih lanjut, kader partai gerindra ini juga mengungkapan soal alasannya menerbitkan surat keputusan bersama atau skb 3 menteri sektor perumahan bersama dengan menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian dan menteri pekerjaan umum (pu) dody hanggodo.
 
menurut maruarar, skb tersebut terbit sebagai bentuk kepastian dari pemerintah untuk membuat masyarakat bisa lebih mudah, murah, dan cepat dalam membangun murah.
 
"tujuannya membuat itu kita harus membuat produk aturan atau kebijakan sebagai regulator yang memudahkan, memurahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah," jelas maruarar.
 
maruarar juga memastikan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan berkomitmen supaya regulasi yang diterbitkan dapat bersifat pro rakyat. ini dibuktikan dengan penghapusan bphtb yang semula ditetapkan 5 persen menjadi nol persen.
 
"tentu sebagai pejabat negara dalam pikiran dan hati kita itu yang kita kerjakan, bagaimana regulasi atau policy yang kita buat itu harus arahnya ke sana. bagi kami, itu mempermudah, mempermurah dan mempercepat," ujar maruarar.
 
"bphtb di daerah yang itu selama ini 5 persen menjadi nol, biaya pengurusan juga menjadi nol. kemudian pengurusan sertifikat hak milik sekarang pbg itu dari 45 hari menjadi 10 hari. sebelum 100 hari kerja, sudah ada kebijakan yang pro rakyat yang kita buat menyangkut rumah," pungkasnya.
 
sebelumnya pada senin (5/11), pemerintah secara resmi menghapus pajak retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) untuk perumahan rakyat. terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
 
 
mendagri tito karnavian menegaskan penghapusan ini telah mempertimbangkan dasar hukum yang ada. pemerintah juga telah menjaring masukan kepada beberapa pelaku usaha di sentor properti termasuk kepala daerah yang nantinya menindaklanjuti kebijakan ini. 
 
tito juga mengatakan, penghapusan pungutan ini diperuntukan khusus bagi mbr. di mana nantinya, akan berdampak pada harga rumah yang semakin murah.
 
’’ini pembebasan bphtb dan pbg ini, imb dulu. ini akan berpengaruh pertama dalam rangka program murah 3 juta rumah yang diberikan perintah oleh bapak presiden kepada menteri pkp maruarar sirait. ini akan jauh mempermudah upaya tersebut, program atau perintah bapak presiden ini karena akan membuat harga rumah menjadi lebih murah,” jelasnya. (jpc/c1)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 14 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan