Rencana Kebijakan Ojol Tak Dapat Subsidi BBM Tuai Penolakan

JAKARTA - Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada pengemudi atau driver ojek online (ojol) menuai penolakan keras dari berbagai kalangan.

Dalam keterangan resminya, Bahlil menjelaskan keputusan untuk memutus subsidi BBM bagi ojol ini disebabkan karena saat ini ojek online masih tergolong sebagai usaha atau bisnis pribadi.

Selain itu, kata Bahlil driver ojol yang juga memiliki motor sendiri juga masih dianggap sebagai golongan mampu.

"Yang berhak menerima subsidi kan cuma kendaraan yang berpelat kuning, seperti angkot, transportasi. Supaya apa? harganya," kata Bahlil dalam keterangan resminya pada Rabu 27 November 2024.

Menanggapi rencana pemutusan subsidi BBM untuk ojol ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat kepada Disway (Grup Radar Lampung) menyatakan bahwa langkah ini dinilai tidak adil, mengingat peran strategis ojol dalam mendukung perekonomian masyarakat perkotaan.

Achmad menyatakan kebijakan ini seolah mengabaikan fakta driver ojol bukanlah kelompok ekonomi mampu, melainkan sebagian besar datang dari kelas menengah ke bawah yang mengandalkan untuk pemasukan harian.

"Ojol telah menjadi solusi transportasi yang efisien, fleksibel, dan terjangkau bagi jutaan masyarakat, terutama di kota-kota besar," jelas Achmad ketika dihubungi oleh Disway.

"Mereka tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga menjalankan fungsi penting dalam logistik, termasuk pengiriman makanan dan barang," tambah Achmad.

Achmad mengatakan subsidi BBM untuk ojol sebenarnya bukan hanya untuk driver saja, tetapi juga untuk masyarakat luas yang menggunakan layanan ini.

Tanpa adanya subsidi BBM, maka biaya operasional pengemudi ojol akan meningkat drastis, yang hampir pasti akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan tarif.

"Ini berisiko mengurangi aksesibilitas transportasi murah bagi kelas menengah dan bawah, meningkatkan biaya hidup, dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat yang sudah terhimpit oleh inflasi," pungkas Achmad.

Penolakan juga disampaikan oleh Anggota DPR RI, Mufti Anam. Ia mengingatkan pemerintah jangan asal-asalan mengambil kebijakan.

Mufti Anam meminta Pemerintah berhati-hati dengan kebijakan yang dikeluarkan agar jangan sampai menindas rakyat kecil.

“Ingat, jangan sampai keputusan kebijakan subsidi BBM diputuskan secara ngawur dan serampangan. Ini bisa memicu demo besar-besaran. Jika ini terjadi maka dampak ekonomi dan politiknya sangat besar dan bisa tidak terkendali," kata Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya.

Mufti pun mengingatkan Bahlil, bahwa ada jumlah driver ojol saat ini jumlahnya mencapai 4 jutaan itu juga masuk kategori transportasi umum.