Muhammadiyah-NU Cegah Konflik SARA

BANDARLAMPUNG - Pengurus Wilayah  (PW) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Lampung sepakat untuk bersama mencegah konflik ke arah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di masyarakat. Itu disampaikan kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut di kantor PWNU Lampung, Jl. Cut Meutia, Gulakgalik, Telukbetung Utara, Bandarlampung, Kamis (30/11).

Ketua PW Muhammadiyah Lampung Prof. Sudarman mengatakan pertemuan ini merupakan kesepakatan bersama kedua organisasi melihat situasi dan perkembangan akhir-akhir ini di media sosial yang menurutnya banyak fenomena ujaran-ujaran, tayangan-tayangan, dan lainnya yang perlu diwaspadai, serta jangan sampai berlanjut. ’’Kami dua organisasi terbesar di Indonesia ini perlu mengambil sikap," ujar dia.

Dicontohkannya salah satu konflik yang menjadi sorotan yaitu kasus di Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun kejadian di Bitung skala lokal dan kecil, dia menyadari dampaknya bisa membesar juga dapat memengaruhi pola pikir anak bangsa di Indonesia.

’’Maka, kami PW Muhammadiyah dan PWNU Lampung tidak ingin itu membesar dan tidak ingin hal-hal itu berkembang untuk memengaruhi pikiran anak bangsa. Sehingga sedini mungkin kita waspadai dan peduli untuk cegah bersama-sama. Apalagi mungkin kejadian yang sama-sama kita saksikan ini juga terjadi di tempat lain," ungkapnya.

Kejadian semacam ini, lanjut Prof. Sudarman, berpotensi mendekati atau berpeluang menjurus ke arah SARA yang harus diantisipasi bersama. Antisipasi yang dilakukan jika kejadian atau konflik telah ada indikasi pelanggaran hukum, menurut dia, maka diserahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum (APH). ’’Kami juga mendorong pemerintah bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat agar menindak tegas jika ada oknum atau pelaku melakukan ujaran atau perilaku yang indikasi ke arah SARA. Apalagi sampai mengganggu ketertiban umum," tuturnya.

Ditambahkannya saat ini sudah memasuki tahapan-tahapan pesta demokrasi. Maka, Muhammadiyah maupun NU berkewajiban bersama menjaga situasi tetap damai, rukun, toleransi, aman, dan lainnya.

Pada kesempatan sama, Ketua PWNU Lampung Puji Raharjo menyampaikan pernyataan sikap kedua organisasi, PWNU dan PW Muhammadiyah Lampung.  Pertama, NU dan Muhammadiyah mengecam keras tindakan tidak berprikemanusiaan yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara, di mana bentrok antarkelompok berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan telah menimbulkan korban jiwa dan luka. Tindakan tersebut tidak hanya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga merusak nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang dijunjung tinggi.

Kedua, mendukung tindakan preventif pemerintah. Meminta pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk melakukan tindakan preventif dan responsif yang efektif agar peristiwa serupa tidak terulang. “Kami mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani situasi di Bitung, termasuk proses hukum terhadap pelaku sebagai upaya menjaga stabilitas nasional,” ujarnya.

  Ketiga, mengajak menahan diri kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh perbuatan oknum-oknum yang ingin mengganggu stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara. “Mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang,” tuturnya.

  Keempat, menciptakan kondisi kondusif di tahun politik. Di tahun politik ini agar masyarakat membantu pemerintah menciptakan situasi yang kondusif. Hindari provokasi dan penyebaran isu SARA yang dapat mengganggu pesta demokrasi, pemilihan umum, agar dapat berlangsung secara damai, demokratis, dan berdampak positif bagi pembangunan demokrasi kebangsaan. (pip/c1/rim)