Legislator Sarankan DPR Bentuk Panja Penegakan Hukum Impor Ilegal

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 25 Nov 2024 - 12:07

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. -Foto ist-

legislator sarankan dpr bentuk panja penegakan hukum impor ilegal                            jakarta - pemberantasan produk impor ilegal menjadi prioritas presiden prabowo subianto. sebab itu, kapolri jenderal listyo sigit prabowo memberikan atensi khusus terhadap maraknya kegiatan impor ilegal tersebut.
karenanya, ia memerintahkan jajaran untuk menindak tegas pelaku impor ilegal. selaras dengan upaya tersebut, anggota komisi iii dpr r m. nasir djamil turut menyoroti isu maraknya impor ilegal.
ia menilai jika dibiarkan tanpa solusi, maka impor ilegal akan membuat negara terperosok mengalami kerugian ekonomi yang bernilai ribuan triliun. 
ia juga menerangkan impor ilegal akan menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis nasional. oleh karena itu, secara tegas, dirinya mengusulkan agar komisi iii dpr ri membentuk panitia kerja (panja) penegakan hukum impor ilegal.
pernyataan ini ia sampaikan saat mengikuti agenda kunjungan kerja spesifik komisi iii dpr ri ke mapolda jawa timur, kabupaten sidoarjo, provinsi jawa timur, jumat (22/11).
usulan ini menjadi langkah nyata guna menyelesaikan isu berupa realita lemahnya pengawasan di pintu-pintu masuk negara.
“pertanyaannya, bagaimana barang ilegal bisa begitu mudah masuk tanpa deteksi? ini kan ilegal berarti tertutup, (ini berarti) tanpa pajak, tanpa izin, dan melibatkan oknum-oknum tertentu. ini harus dihentikan,” tegas nasir. 
politisi fraksi pks itu menggarisbawahi aktivitas impor ilegal bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut integritas aparat penegak hukum (aph).
“tanpa keterlibatan oknum, mustahil barang-barang ini bisa lolos,” ungkapnya.jika integritas aph ditegakan, terangnya, maka tabir gelap soal jaringan ilegal bisa terbuka dan diproses secara hukum.
harapannya, dengan dibentuknya panja akan menjadi solusi strategis untuk memetakan sekaligus menghentikan praktik ini.
ia pun mengusulkan agar panja penegakan hukum impor ilegal menjadi bagian penting dalam agenda komisi iii dpr ri.
di mana, panja ini akan berdampingan dengan panja lainnya seperti penanganan mafia tanah dan penegakan hukum siber
“jika ini berhasil, kita tidak hanya menyelamatkan pendapatan negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik pada hukum,” tutur nasir
jika panja ini dibentuk dan dilaksanakan dengan konsisten, ia menilai indonesia memiliki peluang besar untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi, memperkuat integritas institusi, dan menciptakan keadilan ekonomi.
namun, tanpa tindakan nyata, semua ini akan menjadi harapan kosong yang tidak akan membuahkan perubahan berarti.
diberitakan sebelumnya, menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) budi gunawan mengungkapkan, nilai transaksi penyelundupan di indonesia dalam empat tahun terakhir telah mencapai ratusan triliun rupiah. 
penindakan dan pengawasan aktivitas perdagangan ilegal sepanjang januari hingga november 2024 sebanyak 31.275 penindakan. hal ini tentu mengundang keprihatinan, pasalnya produk-produk lokal sedang menghadapi tekanan yang besar.
"berdasarkan data intelijen keuangan selama 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih rp 216 triliun," ungkap budi gunawan dalam konferensi pers di kantor bea cukai, jakarta, kamis 14 november 2024.
bg – sapaan akrabnya - menyampaikan, maraknya barang selundupan ini membuat produk-produk lokal sulit bersaing di pasaran.
"industri dalam negeri sedang mengalami tekanan luar biasa karena harus bersaing dengan produk-produk negara lain, terutama produk-produk selundupan," sambung mantan kepala bin ini.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 25 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan