Legislator Minta Pemerintah Tegas Terapkan Aturan Tata Niaga Impor Susu

PASURUAN - Anggota Komisi IV DPR RI, Adrianus Asia Sidot, menyoroti aksi mandi susu dan demo yang dilakukan oleh para peternak sapi perah pekan lalu.

Menurut Adrianus, dalam menyikapi hal ini, pemerintah harus terlebih dahulu tegas dalam menetapkan aturan tata niaga impor susu.

"Pemerintah dalam hal ini harus tegas menetapkan aturan tata niaga impor susu, sehingga susu dari peternak sapi perah dalam negeri dapat terserap dengan optimal, dengan mengutamakan serapan susu dalam negeri," kata Adrianus pada Parlementaria, di sela Kunjungan Spesifik Komisi IV ke Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (21/11).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa industri pengolahan susu di Indonesia, yang menjadi mitra peternak susu sapi perah, harus mengutamakan penggunaan susu dalam negeri.

"Kalau persoalannya adalah kualitas, itu bisa diintervensi. Pertama, dari sisi peternaknya, mungkin kesadaran peternak untuk memproduksi susu berkualitas harus terus-menerus ditingkatkan dan dibina, sehingga mereka dapat dengan sadar menghasilkan produk yang lebih baik," ujarnya.

Selain itu, lanjut Adrianus, syarat-syarat untuk meningkatkan kualitas susu juga perlu diperhatikan. Misalnya, asupan pakan yang bergizi bagi sapi perah, di mana pemerintah juga harus terlibat dalam penyediaannya.

"Peran pemerintah harus ada dalam hal ini, baik melalui aparat di tingkat pusat, seperti Kementerian Pertanian, hingga ke daerah, dinas peternakan di kabupaten-kabupaten, sampai kepada peternak, bahkan kooperasi-kooperasi. Ini harus dilakukan dalam satu gerakan yang terintegrasi," tambahnya.

Hal ini dilakukan, kata legislator Dapil Kalimantan Barat II ini, untuk meningkatkan kualitas susu yang seimbang dengan produksi dan serapannya, baik oleh industri maupun masyarakat.

Ia juga meyakini dengan dukungan political will yang baik, setidaknya 80 persen kebutuhan susu dalam negeri dapat dipenuhi oleh peternak sapi perah lokal.

"Saya yakin bisa, mungkin 80 persen bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Kalau pemerintah sungguh-sungguh, karena potensi kita besar sekali. Ini saja baru beberapa peternak, dan produksinya tidak terserap oleh industri karena berbagai alasan," ujar Adrianus.

Ia juga menyebutkan program makan bergizi gratis yang akan diluncurkan pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan produk susu lokal untuk memenuhi kebutuhan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Sebetulnya, produksi dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan susu dalam rangka program makan siang gratis dan bergizi. Saya yakin cukup," ungkap Legislator Dapil Kalimantan Barat II itu.

Lebih lanjut, Adrianus menekankan bahwa political will yang kuat juga dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi perah.

"Kebijakan yang dibuat harus menguntungkan para peternak. Jangan hanya menguntungkan pelaku usaha besar di sektor persusuan, tetapi juga harus berpihak pada masyarakat dan peternak sapi perah. Konsistensi kebijakan ini penting, harus sampai ke lapangan, hingga ke tingkat para peternak. Jangan sampai kebijakan bagus di atas, tetapi di lapangan pelaksanaannya melenceng jauh. Itu yang sering terjadi," tegas Adrianus.(*)