Banyak Badan Usaha dan UMKM Menunggak BPJS Kesehatan

Reporter: Nopriyadi |

Editor: Nopriyadi |

Senin , 07 Oct 2024 - 21:11

Ilustrasi kantor BPJS Kesehatan Bandar Lampung. -FOTO IST-

banyak badan usaha dan umkm menunggak bpjs kesehatan                            bandar lampung — manajemen bpjs kesehatan kota bandarlampung mencatat masih banyak badan usaha dan umkm di wilayah kerjanya yang menunggak pembayaran bpjs kesehatan. 
hal ini disampaikan oleh kepala bidang sdm dan komunikasi publik bpjs kesehatan cabang bandarlampung, dodi sumardi, pada senin, 6 oktober 2024.
dodi menyebutkan bahwa sebanyak 93 badan usaha dan umkm tercatat menunggak bpjs kesehatan dengan total nilai tunggakan mencapai rp400 juta lebih. 
"total tunggakannya mencapai rp400 juta lebih, dan dendanya akan terus berjalan," ujarnya.
baca juga:terlilit hutang, kurir paket nekat begal ojek online dengan golok 
meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan perusahaan besar di bandarlampung yang menunggak pembayaran bpjs kesehatan. 
"untuk perusahaan besar, sejauh ini tidak ada yang menunggak. jika ada, kita akan turun dan melakukan penyelidikan, kemudian melaporkan ke polda untuk dilakukan restorasi justice," tambah dodi.
menurutnya, jika tunggakan tidak segera dilunasi, maka status keaktifan kartu bpjs kesehatan akan diputus hingga pemilik menunggak tersebut melunasi atau mengangsur utangnya. 
"selain penyelenggara negara, kartu akan kami putus hingga tunggakan dilunasi. bisa jadi mereka menunggak karena usaha sepi atau alasan lainnya," ujarnya.
dodi juga menekankan pentingnya perhatian khusus bagi masyarakat yang pindah kerja. 
"bagi yang pindah kerja ke perusahaan baru, pastikan untuk segera menginformasikan kepada hrd agar bpjs kesehatan bisa dipindahkan ke perusahaan baru. jangan lupa juga untuk mengecek apakah potongan gaji pertama sudah mencakup iuran bpjs," jelasnya.
sebelumnya, bpjs kesehatan cabang bandar lampung mengklaim bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota di bawah naungannya telah melunasi tunggakan dengan total nilai rp51 miliar. 
"kabupaten/kota di wilayah kami, seperti pringsewu, tanggamus, lampung selatan, pesawaran, dan bandarlampung, semuanya telah melunasi tunggakan mereka," ungkap dodi.
menurutnya, pelunasan ini berkat komitmen yang dibuat antara kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri, kementerian keuangan, serta perwakilan pemimpin se-lampung. 
"dalam waktu sebulan setelah pertemuan, pembayaran tunggakan bertahun-tahun tersebut mulai dilakukan secara bertahap, dimulai dari bulan juni hingga terakhir oleh kabupaten pesawaran," jelas dodi.
meski tunggakan besar telah diselesaikan, dodi mengungkapkan bahwa masih ada tagihan berjalan yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2024.
 "saat ini hanya tinggal tagihan berjalan saja, yang belum ditagih karena tahun belum berakhir," katanya.
dodi menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait layanan kesehatan, meski terdapat tunggakan dari penyelenggara negara. 
"pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan meski ada tunggakan, karena kepesertaan tetap aktif. ini berbeda dengan peserta badan usaha atau mandiri yang bisa diputus jika menunggak," jelasnya.
ia menekankan bahwa dana iuran bpjs kesehatan sangat penting untuk menjaga keseimbangan pembiayaan layanan kesehatan. 
"masalahnya, biaya layanan kesehatan terus meningkat, sementara yang bayar tidak ada. inilah yang pernah membuat bpjs kesehatan defisit di masa lalu," katanya.
sebelumnya, implementasi program jaminan kesehatan nasional (jkn) di provinsi lampung dilaporkan masih belum maksimal. monitoring dan evaluasi dari berbagai kementerian mengungkapkan bahwa rata-rata kepesertaan aktif jkn di lampung hanya 67,85%, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 76,70%.
meskipun capaian universal health coverage (uhc) di lampung sudah mencapai 98,46%, aspek kepesertaan aktif masih menjadi tantangan. deputi direksi wilayah iii, yudi bastia, mengatakan bahwa dari 15 kabupaten/kota di lampung, tulangbawang barat masih belum mencapai uhc dengan capaian 86,25%.
"kami yakin dengan komitmen yang telah dibuat oleh pemda lampung dan seluruh stakeholder, tantangan ini bisa teratasi pada tahun 2024," ujarnya.
dalam upaya mendukung pembiayaan kesehatan, kementerian keuangan juga memberikan opsi pemotongan dana alokasi umum (dau) untuk menyelesaikan tunggakan bpjs kesehatan oleh pemerintah daerah.
"sementara itu, total biaya kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan di lampung mencapai rp1,2 triliun pada tahun 2023, dan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mutu layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta jkn," tutup perwakilan kementerian keuangan, aditya. (mel/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 8 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan