KPU Segera Petakan TPS Rawan Banjir

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 01 Oct 2024 - 22:56

Radar Lampung Baca Koran--

kpu segera petakan tps rawan banjir                             jakarta – komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten kudus, jawa tengah, segera memetakan tempat pemungutan suara (tps) yang rawan banjir dan terjadi bencana alam.  juga mencari alternatif tempat yang lebih aman pada musim hujan.
’’kami akan berkoordinasi dahulu dengan berbagai pihak. salah satunya bpbd kudus guna mengetahui tps yang berada di daerah rawan bencana alam,” kata ketua kpu kabupaten kudus ahmad amir faisol.
beberapa waktu lalu, kata dia, memang sudah ada langkah antisipasi terhadap tps yang berada di daerah rawan banjir.
ahmad mengatakan bahwa pihaknya akan mencarikan alternatif tempat yang lebih aman dari potensi bencana alam, mengingat pada hari-h pemungutan suara, 27 november 2024, memasuki musim hujan.
“antisipasinya selain potensi bencana banjir, juga bencana tanah longsor dan lainnya,” kata ahmad.
ia lantas menyebut lokasi yang berada di daerah rawan tanah longsor seperti desa menawan dan rantau. sementara itu, daerah rawan banjir seperti desa jetis, goleng, dukuh karangrowo, dan payaman.
kepala bpbd kudus mundir menyatakan siap berkoordinasi soal lokasi tps di daerah rawan bencana.
akan tetapi, kata mundir, berdasarkan pengalaman pemilu 2024 yang juga bertepatan musim hujan, tidak ada tps yang harus pindah lokasi.
meskipun demikian, kata dia, langkah antisipasi memang bisa dilakukan oleh kpu kabupaten kudus dengan menyediakan lokasi alternatifnya.
 
jumlah daftar pemilih tetap (dpt) pilkada 2024 di kabupaten kudus sebanyak 642.405 orang yang tersebar di 1.160 tps, 132 desa/kelurahan.
sebelumnya, menindaklanjuti surat edaran ketua bawaslu ri nomor 4 tahun 2024 tentang identifikasi tempat pemungutan suara (tps) rawan pada pemilu tahun 2024, bawaslu provinsi lampung melalui jajaran pengawas sampai pada tingkatan kelurahan/desa (pkd) di 15 kabupaten/kota telah melakukan identifikasi atas 25.285 tps yang ada di lampung. hasilnya hampir 15 ribu tps masuk kategori rawan lantaran variabel penggunaan hak pilih.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung iskardo p. panggar mengatakan tps yang masuk kategori rawan dengan merujuk pada 7 variabel dengan 22 indikator. di antaranya terdapat daftar pemilih tetap (dpt) yang sudah tidak memenuhi syarat/tms (meninggal dunia, alih status tni/polri) di 6.241 tps, terdapat pemilih tambahan (dptb) sebanyak 3.843 tps, terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dpt (dpk) 1.045 tps, dan terdapat kpps yang merupakan pemilih di luar domisili tps tempatnya bertugas sebanyak 3.307 tps. 
selanjutnya jumlah tps rawan dengan variabel keamanan. yaitu memiliki riwayat terjadi kekerasan di tps jumahnya 88 dan memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu sebanyak 78 tps. 
sementara tps rawan variabel kampanye terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi tps sebanyak 663 tps. selain itu pernah terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi tps 29 titik. (selengkapnya lihat grafis).
karenanya, kata iskardo, bawaslu lampung juga melakukan strategi dan upaya pencegahan. di antaranya penguatan kompetensi kerja bagi pengawas tps (ptps) melalui pelatihan dan bimtek di seluruh wilayah lampung. ’’kemudian melakukan patroli pengawasan pada masa tenang serta saat pemungutan dan penghitungan suara terutama di tps rawan,” ungkapnya. 
bawaslu lampung juga, imbuhnya, sudah membuat instruksi kepada jajaran pengawas sampai tingkat tps. lalu membuat imbauan kepada pihak terkait, kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.
’’bawaslu juga terus melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di tps, pelaksanaan pemungutan, dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan pemenuhan hak pilih,” pungkasnya.
sementara dalam rangka pengamanan pemilu 2024, polda lampung mengerahkan 1.880 personel.  kapolda lampung irjen helmy santika menjelaskan pengamanan personel ini ditujukan ke 25.825 tps se-lampung.
’’pengamanan personel untuk pengamanan tps mem-backup wilayah polresta bandarlampung juga polres wilayah di polda lampung. total yang kami kerahkan 1.880 personel. kami tugaskan terdiri dari 581 personel brimob dan 417 sabhara. sisanya 882 anggota untuk pengamanan di tps. selain itu ada beberapa personel yang standby sebagai kekuatan cadangan apabila suatu waktu ada peningkatan eskalasi dan sebagainya,” kata dia, senin (12/2).
menurutnya, para personel ditugaskan mulai senin (12/2) menuju wilayah untuk berkoordinasi dengan kapolres juga kapolsek dan ke kpps masing-masing. berkomunikasi dan bersinergi dengan personel pengamanan dan linmas sebagainya.
’’mereka akan melakukan penugasan tiga hari. apabila kegiatan itu belum selesai, mereka juga tetap berada dan mengawal sampai selesai. kita berdoa bersama pelaksanaan pemilu ini tepat waktu dan tidak ada gangguan berarti. pelaksanaan tertib dan lancar,” tuturnya.
ditanya bagaimana respons netralitas polri dalam pengamanan pemilu 2024? dia menegaskan netralitas polri tak perlu ditanyakan lagi. ’’ada kpps juga pps dan harus berkalobarasi, serta ada aturan aturan mereka tidak boleh masuk dalam tps. mereka boleh masuk kalau diminta,” ungkapnya.
lebih lanjut, helmy mengatakan bahwa di lampung terdapat 111 tps sangat rawan. ’’sangat rawan ini bermacam-macam. seperti sulitnya medan, tps itu sering rawan bencana, kemudian juga pernah terjadi konflik, kepadatan penduduk, serta tingginya gangguan kamtibmas di situ. tetapi insya allah, semua berjalan aman saat kita melakukan pengamanan di lokasi tersebut,” pungkasnya.  (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan