Pilkada Tulang Bawang, Pj Bupati Minta Kakam Tidak Terlibat Politik Praktis

MENGGALA – Pj. Bupati Tulangbawang Ferli Yuledi meminta para kepala kampung (Kakam) untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada kontestasi pilkada. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan ikrar netralitas yang diikuti oleh 147 Kakam dalam rangka menjaga netralitas selama Pilkada 2024.

Menurut Ferli, kegiatan ini sangat penting karena menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih, jujur, adil, dan demokratis. Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintahan, khususnya lurah dan kepala kampung, harus menjaga netralitas dan tidak cawe-cawe (ikut campur) dalam urusan politik praktis, karena mereka adalah aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jangan sekali-kali terlibat dalam politik praktis, karena jika terbukti melakukan pelanggaran, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Ferli pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Ferli juga menambahkan bahwa kontribusi para lurah dan kepala kampung dalam menjaga netralitas sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada. 

Ia mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya, netralitas aparatur di Tulang Bawang sudah cukup baik, dan ia berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tulang Bawang, Indra Fiska Mahendro, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat peran kepala kampung dan lurah sebagai mitra strategis dalam pengawasan Pilkada 2024. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2015 Jo UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 70 ayat 1, Bawaslu Tulang Bawang mengingatkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri, serta kepala kampung atau lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sebelumnya Penjabat sementara (Pjs.) Wali Kota Metro Descatama Paksi Moeda menegaskan pentingnya netralitas ASN di Kota Metro dalam rangka menghadapi pilkada serentak mendatang.

Menurut Descatama, netralitas ASN pada Pilkada 2024 adalah komitmen untuk menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. 

“Ini merupakan bukti nyata langkah konkret menegakkan aturan, bahwa netralitas ASN itu harga mati. Ikrar dari camat dan lurah menjadi bukti komitmen untuk mendukung penuh netralitas ASN,” ujarnya, Minggu 29 September 2024.

Descatama berharap, netralitas ASN dapat menciptakan suasana Pilkada yang aman dan damai di Bumi Sai Wawai. Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi pidana. “Jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan, sanksinya adalah pidana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Descatama mengimbau seluruh masyarakat Kota Metro untuk bersama-sama menjaga agar Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham, mengatakan pihaknya terus mengimbau ASN di Bumi Sai Wawai agar tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini untuk memastikan agar Pilkada di Kota Metro dapat berlangsung kondusif, aman, dan damai.

“Tidak usah ikut-ikutan mendukung salah satu calon. Cukup bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Kami juga sudah sering menyampaikan imbauan ini agar suasana Kota Metro tetap aman, kondusif, dan damai,” kata Badawi.