KPU Harus Siapkan Tiga Langkah untuk Atur Kampanye di Media Sosial Pilkada 2024

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Jumat , 27 Sep 2024 - 16:31

Ilustrasi pilkada -FOTO IST -

kpu harus siapkan tiga langkah untuk atur kampanye di media sosial pilkada 2024                            radar lampung, jakarta – peneliti dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) annisa alfath menekankan pentingnya komisi pemilihan umum (kpu) menyiapkan tiga langkah utama untuk mengatur kampanye di media sosial (medsos) selama pilkada 2024. 
langkah-langkah ini dinilai penting untuk mengurangi penyebaran hoaks, fitnah, dan kampanye hitam.
menurut annisa, kpu perlu memperjelas beberapa aturan terkait kampanye di media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan para calon kepala daerah.
"pertama, kpu harus melakukan sosialisasi yang jelas mengenai timeline kampanye, terutama di media sosial. banyak kampanye justru berlangsung saat masa tenang, yang seharusnya tidak terjadi," ujar annisa kepada antara di jakarta, jumat.
baca juga:pemecatan tia rahmania dari anggota dpr bukan karena kritisi kpk, ini penjelasannya
langkah kedua, lanjut annisa, kpu harus menjalin kerja sama aktif dengan penyedia platform media sosial untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian terhadap salah satu pasangan calon (paslon).
"selain itu, kpu perlu mendefinisikan secara jelas konten-konten yang masuk kategori harus di-take down," tambahnya.
langkah ketiga, annisa menyoroti pentingnya transparansi terkait dana kampanye. menurutnya, dana kampanye harus dipublikasikan secara terbuka untuk mendukung proses prebunking dan debunking, serta guna mewujudkan kampanye yang berintegritas.
selain ketiga langkah tersebut, annisa menegaskan bahwa kpu juga harus bekerja sama dengan badan pengawas pemilu (bawaslu) untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses kampanye.
kpu juga telah mengumumkan rencana penggunaan kembali sistem informasi rekapitulasi (sirekap), yang sempat bermasalah dalam pemilu sebelumnya.
"pada pemilu lalu, terdapat banyak masalah, baik teknis maupun terkait data yang tidak transparan," ungkap annisa.
oleh karena itu, annisa menyarankan agar sistem tersebut dipersiapkan dengan lebih matang agar masalah serupa tidak terulang di pilkada 2024. 
baca juga:polisi dilarang berpose dengan simbol jari selama pilkada 2024
sebelumnya, kepala daerah (kada) aktif diperbolehkan mengikuti kampanye dalam pemilihan kepala daerah jawa tengah (pilkada jateng) 2024. namun, hal ini tidak berlaku bagi penjabat.
komisioner komisi pemilihan umum (kpu) jateng akmaliyah menegaskan bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota diperkenankan untuk berkampanye, tetapi tidak untuk penjabat.
’’akmaliyah menyatakan, ’gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota boleh ikut berkampanye, bukan penjabat,” ujarnya dalam sosialisasi tahapan kampanye pilkada jateng 2024 di hotel aruss semarang, rabu (18/9).
akmaliyah menjelaskan bahwa dalam mengikuti kampanye, kepala daerah harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
mereka diwajibkan mengajukan izin dan dilarang menggunakan fasilitas jabatan. meski demikian, fasilitas pengamanan untuk mereka tetap disediakan.
’’kecuali fasilitas pengamanan sebagai pejabat negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan mereka harus menjalani cuti di luar tanggungan negara,” katanya.
baca juga:kotak kosong 'nomor satu' di pilkada lampung barat
ketentuan ini juga berlaku bagi kepala daerah yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada 2024. mereka harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan.
surat cuti harus disampaikan kepada kpu dan tembusan kepada bawaslu paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
’’cutinya ini harus di masa kampanye, jadi ini khusus untuk kepala daerah yang mencalonkan diri lagi,” kata koordinator divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat (kadiv sosdiklihparmas) kpu jateng itu. sebelumnya, presiden ke-6 ri susilo bambang yudhoyono (sby) mengomentari terkait tahapan pemilu 2024 yang dilakukan secara serentak pada 14 februari mendatang.
salah satu yang dikomentarinya terkait tahapan kampanye yang dinilai perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. ’’saya berpendapat, sistem, konsep, dan aturan kampanye ke depan perlu diperbaiki dan disempurnakan,” kata ketua majelis tinggi partai demokrat tersebut di avenzel hotel & convention center, cibubur, jatisampurna, bekasi, rabu (7/2).
selain itu, sby juga memberikan masukan buat pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan pada format debat capres-cawapres karena format tersebut dinilai kurang tepat dalam memberikan solusi bagi bangsa indonesia.
 ’’format dan tata cara debat capres-cawapres juga perlu diperbaiki, agar rakyat makin mengetahui secara utuh apa solusi dan kebijakan konkrit para capres-cawapres untuk mengatasi masalah dan memajukan indonesia 5 tahun ke depan,” imbuhnya.
apalagi di pemilu serentak kali ini, masa kampanyenya hanya diberikan selama 75 hari sehingga pendalaman visi misi, baik capres-cawapres maupun para calon legislatif (caleg), tidak bisa didalami secara utuh oleh masyarakat.
bahkan, dia melihat pemilu kali ini lebih berfokus pada capres-cawapres dibandingkan para calegnya di setiap partai politik peserta pemilu 2024.
’’saya mengamati, dalam masa kampanye yang hanya berlangsung kurang dari 3 bulan ini, rakyat kurang mengetahui secara utuh dan mendalam, apa visi dan misi pasangan capres-cawapres. apalagi visi dan misi partai-partai politik dan para calon anggota legislatif,” kata sby.
’’sepertinya, para penyelenggara pemilu lebih menitikberatkan pada pemilihan presiden. padahal, tanggal 14 februari ini, rakyat kita juga akan memilih partai-partai politik serta memilih anggota dpr ri, dpd ri dan dprd untuk masa bhakti 5 tahun ke depan,” tandasnya.
sebagai informasi, sby melakukan pidato politik di hadapan para kader partai demokrat.
selain itu juga tampak hadir ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono (ahy) ditemani oleh sang istri, annisa pohan. (ant/c1/abd)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung 28 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan