BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota Bandarlampung kembali memperkuat armada kebersihan dengan menyerahkan 10 mobil pikap baru untuk seluruh kecamatan, Jumat (5/12).
Penyerahan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana kepada Dinas Lingkungan Hidup, di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan tambahan tersebut, total armada pick up pengangkut sampah kini berjumlah 20 unit.
Kata wanita yang biasa disapa Bunda Eva itu menyebutkan jika langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam memastikan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman berjalan lebih cepat, menyeluruh, dan tanpa ada yang terabaikan.
Dirinya menegaskan bahwa penambahan kendaraan ini merupakan komitmen Pemkot untuk menghadirkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
“Hari ini kita serahkan 10 unit mobil pick up untuk setiap kecamatan. Sebelumnya sudah 10, jadi total ada 20 kendaraan. Dengan adanya tambahan kendaraan pengangkut sampah ini, semua sampah yang ada di jalan lingkungan bisa tercover. Jadi tidak ada lagi sampah yang tertinggal,” katanya.
Dirinya optimistis, tambahan armada ini akan mempercepat proses pengangkutan sampah, sekaligus memastikan seluruh wilayah kota terlayani dengan baik.
“Mudah-mudahan dengan ini semua sampah yang ada di Bandar Lampung bisa terkelola dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot juga telah menyiapkan rencana lanjutan pada tahun anggaran berikutnya. “Tahun depan insyaallah kita anggarkan untuk truk sampah dan puluhan motor Tosa di APBD 2026. Ini diperuntukkan untuk mengangkut sampah yang berada di pinggir jalan,” jelas Eva.
Meski berbagai rencana dan penambahan armada telah dipaparkan, pihaknya tidak menyebutkan berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan 10 unit mobil pick up tersebut.
Upaya memperkuat armada kebersihan ini menjadi langkah berkelanjutan Pemkot Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mempercepat layanan kebersihan, dan menciptakan kota yang lebih rapi serta nyaman bagi warga.
Sebelumnya diberitakan, sebelumnya diberitakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mulai menjalin kerja sama strategis dengan Danantara untuk mengembangkan program pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik.
Inisiatif ini menjadi langkah baru Pemkot dalam memperbaiki sistem persampahan sekaligus menyediakan alternatif energi bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menata ulang tata kelola sampah di TPA Bakung yang selama ini menjadi persoalan utama di kota setempat.
“Ada program Danantara yaitu waste to energy. Kita bergabung untuk membenahi tata kelola sampah di Kota Bandar Lampung,” katanya, Kamis, 5 Desember 2025.
Menurutnya, proyek ini masih berada pada tahap awal penyusunan teknis. Namun Pemkot menargetkan program dapat mulai berjalan pada 2026.
Hal ini dirancang dalam skema kerjasama yakni Danantara akan menanggung pembiayaan pembangunan fasilitas waste to energy.
“Program pemerintah untuk menjadikan sampah menjadi energi. Danantara yang akan membiayai ini. Kemungkinan akan menjadi TPA regular, dan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTa) untuk mengolah sampah menjadi energi,” jelasnya.
Iwan menambahkan, penerapan teknologi waste to energy diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Selain itu, program ini diyakini dapat menghadirkan sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan.
“Ini bukan hanya soal pengurangan sampah, tapi bagaimana sampah itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
Pemkot Bandar Lampung menegaskan bahwa tahapan koordinasi dan kajian teknis akan terus dilakukan hingga proyek siap direalisasikan pada 2026.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung melalui Badan Anggaran (Banggar)mulai melakukan penataan ulang sejumlah pos pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Fokus utama perubahan tersebut diarahkan pada kebutuhan yang dinilai lebih mendesak dan menyentuh masyarakat langsung, terutama perbaikan jalan lingkungan.
Anggota Komisi III sekaligus anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Ardian, mengungkapkan bahwa dari hasil pembahasan awal ditemukan ketimpangan antara alokasi pembangunan gedung dan anggaran untuk jalan lingkungan.
Dalam rancangan awal, Pemkot hanya mengajukan sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan. Padahal tahun sebelumnya pagu untuk pos tersebut mencapai Rp50 miliar.
“Isu utama yang kami lihat adalah jalan lingkungan. Anggarannya sangat kecil, sementara anggaran pembangunan gedung justru besar sekali dan jomplang. Padahal masyarakat lebih butuh perbaikan jalan-jalan kecil di lingkungan mereka,” ujar Rizaldi.
Karena itu, pihaknya bakal melakukan pengalihan sebagian anggaran pembangunan gedung untuk menambah porsi perbaikan jalan lingkungan.
Tidak hanya itu, sejumlah pos juga dipangkas untuk mengakomodasi penanganan masalah yang dinilai lebih mendesak, seperti persoalan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung.
Menurut Rizaldi, wilayah Bakung membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemboran infrastruktur dan pengelolaan air lindi.
Sejumlah persoalan masih belum tertangani pascabanjir, sehingga perlu penataan anggaran ulang untuk memperbaiki kondisi tersebut.
“Di Bakung ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terutama soal pemboran dan air lindi. Ini penting, karena kalau tidak ditangani sekarang, bisa jadi persoalan besar ke depan. Ada yang bilang Bakung ini bisa menjadi ‘tsunami waktu’. Jadi sebagian anggaran kita geser ke sana,” jelasnya.
Secara keseluruhan, ada sekitar 18 hingga 19 pos anggaran yang ditata ulang. Salah satu contohnya adalah anggaran pembangunan pagar makam yang sebelumnya mencapai Rp2 miliar.
Anggaran tersebut tidak dihapus, tetapi sebagian dialihkan untuk kebutuhan jalan lingkungan dan penanganan Bakung.
Selain itu, anggaran pembangunan Rumah Sakit UIN juga ikut disesuaikan. Jumlahnya dikurangi dari usulan awal dan sebagian dialihkan ke program prioritas lainnya.
“Bukan dibatalkan, tetapi kita tata ulang. Kita ingin anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat. Untuk rumah sakit UIN tetap ada tapi tidak segitu, jadi ada sekitar Rp18 sampai 19 miliar kita alihkan untuk hal yang urgensi,” tegas Rizaldi.
Soal alih instansi pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Jika sebelumnya berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, kini anggaran PJU dipindahkan ke Dinas Perhubungan.
Nilainya mencapai sekitar Rp50 miliar yang terdiri dari kebutuhan marka jalan, penerangan, dan berbagai item teknis lainnya.
“Untuk PJU itu hanya pindah instansi saja. Karena Dishub yang lebih siap mengelola. Jadi bukan double pengajuan, hanya pergeseran kewenangan, karena di PU kan tidak ada mobil-mobilnya jadi dialihkan ke Dishub,” tambahnya.
Rizaldi memastikan seluruh penataan ulang anggaran masih akan dibahas lebih detail pada rapat lanjutan Banggar yang dijadwalkan pada 27 November mendatang.
Dirinya menegaskan bahwa arah pembahasan tahun ini fokus pada penggunaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Intinya, kami ingin anggaran 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat. Yang tidak mendesak, kita tata ulang. Yang mendesak seperti jalan lingkungan dan Bakung, itu yang kita prioritaskan,” pungkasnya. (mel/c1/yud)
Kategori :