JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan unit kesehatan sekolah (UKS) yang akan diajari cara sederhana memeriksa kelayakan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pengawasan MBG dilakukan berlapis. BGN mengawasi secara internal setiap hari, sementara pihak eksternal seperti BPOM dan pemerintah daerah akan ikut memantau setiap pekan.
’’Jadi nanti Kemenkes, Kemendagri, dan BPOM akan mendukung BGN. Pengawasan internal dilakukan setiap hari, lalu ditambah pengawasan eksternal mingguan,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (2/10).
BACA JUGA:Tekan Kerusakan Jalan lewat Rigid Beton
Menurutnya, sekolah juga punya peran penting karena program MBG menyasar lebih dari 400.000 sekolah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, UKS akan diberi tugas memeriksa makanan sebelum diberikan kepada siswa.
“Setidaknya begitu makanan datang, bisa dicek secara sederhana. Apakah warnanya berubah, baunya aneh, atau fisiknya berlendir. Pengawasan seperti ini akan kita ajarkan,” kata Budi.
Dengan keterlibatan UKS, pemerintah berharap distribusi MBG bisa tetap aman dan terhindar dari risiko keracunan makanan.
Terpisah, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau Dapur SPPG Musi Raya dan memastikan Distribusi MBG Aman di SMPN 2 Bandar Lampung
Peninjauan langsung yang dilakukan oleh Mirza ke dapur Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) Musi Raya di Rajabasa, pada Kamis 2 Oktober 2025, guna memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar operasional.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan MBG selama tujuh bulan terakhir. Mirza menegaskan bahwa sejak program berjalan, tidak pernah terjadi kasus keracunan massal.
“Selama tujuh bulan MBG berjalan, sudah puluhan juta porsi dibagikan dan tidak ada kejadian luar biasa. Tetapi pada September terdapat tujuh kejadian yang kami soroti. Dari hasil rapat kemarin, penyebabnya ada protokol yang tidak dijalankan dengan sempurna,” tegas Mirza.
Menurutnya, protokol keamanan pangan terbukti efektif mencegah insiden jika diterapkan secara disiplin. Karena itu, ia meminta seluruh dapur SPPG di Lampung memperketat penerapan SOP.
“Yang salah bukan dapurnya, bukan sistemnya, bukan mekanismenya. Keracunan terjadi karena ada protokol yang tidak dilalui dengan sempurna. Kami tekankan seluruh SPPG harus ketat. Kami juga minta bupati, wali kota, RT, camat, semua ikut mengawasi dan mengingatkan petugas dapur,” ujarnya.
Mirza mengungkapkan, tujuh dapur yang menjadi sumber persoalan merupakan dapur baru atau yang baru beroperasi. Termasuk isu penyimpanan bahan baku yang sempat mencuat.
“Ada isu bahan baku disimpan terlalu lama, tapi tadi kami lihat mereka tidak pernah menyimpan bahan lebih dari dua hari. Yang perlu dipastikan adalah kualitas bahan yang masuk, tidak berubah warna dan bau,” paparnya.