KPK Sambangi Pemkot Metro Lampung

METRO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) keluarga berintegritas. Bimtek menyasar aparatur sipil negara (ASN) Kota Metro seperti asisten, Sekda, kepala OPD, Kabag, dan juga camat.

Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Qilda Fatihah mengatakan, Kota Metro merupakan kota pertama di tahun 2024 ini untuk berkolaborasi mewujudkan keluarga berintegritas melalui bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat untuk anti korupsi.

"Jadi bimbingan teknis hari ini merupakan salah satu pilar pemberantasan korupsi dari KPK melalui pilar pendidikan, dan dua pilar lainnya yaitu perbaikan sistem dan represif. 

BACA JUGA:Dinas Kesehatan Selidiki Kasus DBD di Mesuji

Ketiga pilar ini tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta masyarakat diantaranya bapak ibu di pemerintahan Kota Metro," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Metro Wahdi menuturkan, pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK, dengan mengadakan suatu kegiatan berupa integrasi keluarga dalam memberantas atau tidak mendekati korupsi.

Terlebih, saat ini, pihaknya pun berupaya untuk mewujudkan masyarakat madani dan menciptakan tata pemerintahan yang baik di Kota Metro.

BACA JUGA:Pj Bupati Tulang Bawang: E Retribusi Bisa Menguntungkan Semua Pihak

"Ini sangat baik sekali, yang di mulai dari diri sendiri, dan keluarga. Kalau ini sudah terselenggara, saya kira kita dapat menjalankan pembangunan dengan sebaik-baiknya," kata Wahdi.

Ia mengatakan, pendekatan kultural juga dapat dilakukan dengan membudayakan hidup jujur, dan merasa malu untuk melakukan korupsi.

“Karena itu, tujuan dari Bimtek ini untuk memberikan edukasi dan mengingatkan kepada kita semua, tentang betapa pentingnya nilai-nilai integritas untuk ditanamkan, dan diimplementasikan di dalam sebuah keluarga. Itu semua untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berintegritas,” ungkapnya.

BACA JUGA:Tiga Remaja Diamankan Bawa Tembakau Sintetis

Wahdi menyampaikan, keluarga adalah lingkup terkecil di masyarakat, tetapi mempunyai peran yang sangat besar untuk membentuk individu-individu  yang berintegritas, dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi.

"Selain pengawasan di internal pemerintahan, juga pengawasan dilakukan di keluarga, istri jangan minta macam-macam. Karena itu, nilai-nilai integritas mulai dikenalkan, ditanamkan, dan diimplementasikan untuk menjaga setiap individu dari penyimpangan  perilaku termasuk perilaku korupsi," tandasnya.