DPRD Bandarlampung Bentuk 2 Pansus Tindak Lanjuti Temuan BPK

BANDARLAMPUNG - Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menghadiri rapat paripurna dengan agenda pembentukan dua panitia khusus (pansus) di kantor DPRD setempat, Jumat (26/1). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Edison Hadjar dan dihadiri Wakil Wali Kota Deddy Amarullah, jajaran OPD, serta para anggota DPRD Bandarlampung.

Dalam paparannya, Edison menyebut pembentukan pansus tersebut didasari adanya temuan BPK RI soal laporan keuangan di dalam Perumdam Way Rilau atau dulunya PDAM dan juga belanja infrastruktur Pemkot Bandarlampung, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2022 dan 2023.

’’Berdasarkan rekomendasi badan musyawarah, maka DPRD Bandarlampung bakal membentuk panitia khusus untuk melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap tindak lanjut LHP BPK RI tersebut,” katanya.

Lanjut Edison, dalam rangka efektivitas proses pembahasan dan pengawasan dengan struktur yang telah ditunjuk.

BACA JUGA:Perkuat Pengawasan Orang Asing, Kanwil Kemenkumham Lampung Bakal Buka Pos Imigrasi di Pesbar

Menanggapi hal itu Wali Kota Bandarlampung menyebut mempersilahkan pansus bekerja dengan semestinya. “Kalau masalah PDAM kemarin itu memang banyak PLT-nya, dan kita saring terus Alhamdulillah sekarang sudah definitif. Balai datang ke kita menawarkan bantuan, semoga banyak saluran, kita punya satgas pemantau keluhan,”ucapnya.

Soal belanja infrastruktur dalam hal ini Dinas PU, Eva menyebut pasca pandemi beberapa hal tertunda maka baru di tahun 2022 pihaknya mulai kembali melakukan pembangunan. “Namanya kan kemarin kita baru selesai menghadapi masa pandemi Covid 19, mudah-mudahan kedepan Insya Allah semua bisa berjalan baik. Apalagi menurut bunda kita sudah menuruti aturan.  Sekarang ini kan sudah lelang. Dengan dibentuknya pansus biar tahu kita sudah membaik di PDAM dan PU,” pungkasnya. (mel/c1/nca)