Putra Jaya Umar Desak Pemerintah Hentikan Impor Tapioka untuk Lindungi Petani Lampung

RADAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung, Putra Jaya Umar, mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tapioka yang dinilai merugikan petani singkong lokal.

Menurutnya, kebijakan impor yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab penurunan harga tepung tapioka di pasar domestik.

Umar menjelaskan bahwa meskipun produksi singkong dalam negeri belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan tapioka nasional, dengan total kebutuhan sekitar 2,5 juta ton, kekurangan tersebut selama ini dipenuhi melalui impor dari Thailand.

Namun, kebijakan impor yang tidak terkendali justru membuat harga tapioka di dalam negeri turun drastis.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Segera Terapkan Satu Tiang Bersama untuk Kabel Internet

“Harga tepung tapioka yang sebelumnya Rp6.800 kini turun menjadi Rp6.300. Penurunan harga ini tentu sangat berdampak pada petani singkong, karena harga singkong juga ikut terjun bebas,” ungkap Umar saat ditemui di DPD Golkar Lampung, Kamis (16/1)

Untuk melindungi petani lokal dan menjaga stabilitas harga, DPRD Lampung mendesak Kementerian Pertanian dan kementerian terkait untuk menutup keran impor tapioka di Indonesia.

Sebagai solusi, mereka mengusulkan agar pemerintah mencari cara untuk mengelola kekurangan pasokan dengan pendekatan yang adil, misalnya melalui peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga lain yang dapat mengatur distribusi.

“Kami mendesak pemerintah untuk mengelola kekurangan pasokan dengan cara yang adil sehingga harga tetap stabil. Jika harga impor murah dan dijual di dalam negeri, maka seharusnya keuntungan yang didapat masuk ke kas negara, bukan malah merugikan petani kita,” tambah Putra Jaya Umar yang juga merupakan kader Golkar.

Selain itu, Umar juga menekankan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas singkong dalam negeri.

BACA JUGA:KADIN Lampung Cari Jalan Keluar Persoalan Harga Singkong

Salah satu langkah yang disarankan adalah melalui riset dan pengembangan bibit unggul yang dapat menghasilkan singkong dengan kadar pati tinggi dan potensi hasil yang besar.

“Kementerian Pertanian harus lebih serius dalam melakukan penelitian untuk menciptakan bibit singkong unggul. Jika produktivitas petani meningkat, kita tidak akan lagi bergantung pada impor,” tutupnya. (*)